JATIMTIMES - Bakal capres Anies Baswedan mengatakan Indonesia merupakan milik seluruh rakyat. Dia menyebut negara bukan milik satu atau dua keluarga. Hal itu disampaikan Anies saat menggelar acara bertajuk senam sehat dan jalan pagi di kawasan GDC, Depok, Jawa Barat.
Pernyataan Anies itu lantas langsung menarik berbagai pihak untuk berkomentar.
Baca Juga : Manuver, Prabowo-Gibran Unggul di Jatim dalam Survei PUSAD Universitas Muhammadiyah Surabaya
Yang pertama ada Waketum Partai Gerindra Habiburokhman. Dimana, ia mengaku setuju dengan pernyataan bakal capres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, yang menyebut negara merupakan milik rakyat, bukan milik satu dua keluarga. Namun, Habiburokhman mengatakan sebaiknya Anies tak cuma menjadikan hal itu jargon semata.
"Iya tentu setuju bahwa negara ini milik seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut baiknya jangan sekedar menjadi jargon, tetapi benar-benar diperjuangkan dan diimplementasikan oleh para politisi," ujar Habiburokhman kepada wartawan, Sabtu (28/10/2023).
Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sudah mengimplementasikan prinsip negara milik seluruh rakyat. Habiburokhman mengatakan Jokowi dan Prabowo selalu memastikan rakyat hidup dengan sejahtera.
"Itulah yang dilakukan Pak Jokowi dan Pak Prabowo selama ini. Berjuang memastikan seluruh warga negara bisa hidup sejahtera, adil dan makmur di negara yang maju dan disegani dunia," ujarnya.
Dia mengatakan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung bakal capres dan cawapres, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, merupakan jalan tengah mewujudkan negara yang sejahtera bagi rakyat. Dia mengatakan semua pihak perlu menghindari polarisasi agar tidak memecah belah bangsa.
"Untuk mewujudkan negara yang bisa menyejahterakan seluruh rakyatnya, kita juga harus menghindari polarisasi dan keterbelahan. Koalisi Indonesia Maju adalah jalan tengah yang berikhtiar menghentikan segala bentuk keterbelahan di masyarakat. Kalau kita semua bersatu padu, pasti kita akan jauh lebih mudah gerakkan seluruh rakyat Indonesia," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini.
Tak hanya Habiburokhman, Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Golkar Nusron Wahid juga merespon pernyataan Anies itu. Ia mengaku setuju dengan pernyataan tersebut, namun menurutnya tidak ada yang salah jika rakyat ingin adanya penerus untuk menggantikan pemimpin yang dirasa benar.
"Ya dari dulu negeri ini memang milik rakyat. Yang berdaulat juga rakyat. Tapi yang memilih pemimpin juga rakyat. Kalau pemimpinnya benar, dapat memajukan bangsa, menyejahterakan rakyat, terus rakyat minta dilanjutkan sama penerusnya, apa rakyat akan disalahkan?" kata Nusron kepada wartawan, Sabtu (28/10/2023).
Nusron mengatakan Indonesia adalah negara demokrasi. Dia mengatakan Presiden dan Wakil Presiden bukan pemilik negara, melainkan hanya mengatur negara sesuai mandat rakyat.
Nusron lantas menilai kalau rakyat merasa puas dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini. Sebab itu, Nusron menilai rakyat berharap kepemimpinan Jokowi dapat dilanjutkan oleh putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka.
Baca Juga : Beri Ucapan Ultah ke Ganjar, Anies Minta Ditraktir
"Yang memiliki (negara) rakyat. Kebetulan Pak Jokowi memimpinnya bagus. Berhasil. Rakyat puas. Rakyat sejahtera. Terus rakyat yang minta dilanjutkan oleh Prabowo-Gibran, apa rakyat yang minta dianggap tidak waras?" jelas dia.
"Justru yang tidak waras itu, yang beranggapan pemerintahan yang bagus tidak boleh dilanjutkan diganti sama yang tidak dan mengumbar janji," imbuhnya.
Sebelumnya, pasangan bakal capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menggelar acara bertajuk senam sehat dan jalan pagi di kawasan GDC, Depok, Jawa Barat. Anies sempat bertanya ke massa apakah ingin nepotisme hidup lagi di Indonesia.
"Bapak ibu, kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi?" kata Anies dalam sambutannya di GDC Depok, Jawa Barat, Sabtu (28/10/2023).
"Tidak," sahut massa.
Dia mengatakan Indonesia merupakan milik seluruh rakyat. Dia menyebut negara bukan milik satu atau dua keluarga.
"Negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik satu dua keluarga, betul tidak? Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Dan kalau kita ingat dulu para pendiri republik ini, mereka orang-orang yang terdidik, mereka memiliki semua kelebihan tetapi mereka mendirikan republik bukan untuk keluarganya, mereka mendirikan republik untuk seluruh anak Indonesia. Setuju itu dikembalikan?" ujarnya.
