JATIMTIMES – Wakil Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Eko Margiyono beserta jajaran mengunjungi Smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Selasa (7/1/2025).
Kunjungan Lemhannas RI didampingi sejumlah jajaran Pimpinan PT ANTAM Tbk. dan disambut langsung oleh Presiden Direktur PTFI Tony Wenas.
Baca Juga : Revitalisasi Pusat Informasi Agribisnis Rampung, Sentra Ikan Hias Kota Blitar Segera Beroperasi
Pada kesempatan ini, Lemhannas RI meninjau bagaimana optimalisasi Tata Kelola Smelter PTFI untuk mengamankan penguasaan aset mineral dalam rangka menguatkan kedaulatan sumber kekayaan alam nasional.
"Dalam kunjungan ini Lemhannas berupaya untuk memahami secara langsung implementasi kebijakan hilirisasi di sektor pertambangan, khususnya yang dilakukan oleh PTFI. Kami melihat tata kelola smelter di Gresik mencerminkan standar global dalam pemurnian logam," ujar Letjen TNI Eko Margiyono.
Tony Wenas menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan dukungan Lemhannas RI dan ANTAM. Kolaborasi ini merupakan bukti komitmen PTFI dalam mengimplementasikan kebijakan hilirisasi dan memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara.
"Smelter PTFI di Gresik merupakan wujud nyata komitmen perusahaan dalam mendukung program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah. Smelter ini tidak hanya memurnikan konsentrat tembaga, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah dan nasional," ungkapnya.
Kunjungan ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat kerja sama antara PTFI dengan ANTAM, serta dukungan dari Lemhannas RI dapat mewujudkan kedaulatan sumber kekayaan alam Indonesia.
Baca Juga : Kota Blitar Siap Wujudkan Program Makan Bergizi Gratis Tanpa Pungli
"Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan industri pertambangan nasional dan kesejahteraan masyarakat," imbuhnya.
Tony mengatakan PTFI berkomitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi operasional serta keamanan smelter PTFI di Gresik.
PTFI juga akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, BUMN, dan masyarakat, untuk memastikan bahwa kegiatan operasionalnya memberikan manfaat yang optimal bagi bangsa dan negara.
