JATIMTIMES - Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar mendorong serangkaian kebijakan dalam mengantisipasi bencana akibat cuaca panas ekstrem saat ini. Dorongan DPRD ini direspons Pemkot Blitar dengan memasang anggaran di sejumlah OPD (organisasi perangkat daerah).
Sebagaimana diketahui, sebagian wilayah Indonesia, termasuk Blitar, dalam beberapa pekan terakhir terasa panas. Suhu berkisar 30 hingga 34 derajat celcius sehingga membuat masyarakat gerah dan tidak nyaman menjalankan aktivitas.
Baca Juga : Masih Melajang, Pria 41 Tahun di Blitar Perkosa Bocah Kelas 6 SD
Kondisi ini bahkan menyebabkan penyakit degeneratif. Tidak sedikit orang yang menderita flu, batuk, pilek, dan penyakit kulit.
Berdasarkan data klimatologis sepanjang 1991 hingga 2021, rata-rata suhu maksimum di sejumlah kota besar Indonesia yang secara geografis terletak di selatan garis ekuator mencapai nilai tertinggi pada September dan Oktober.
Menurut hasil pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), suhu maksimum terukur selama September 2023 di beberapa wilayah mencapai kisaran antara 35,4 hingga 38 derajat celcius pada siang hari.
Lantas, apa penyebab cuaca panas terik di Indonesia? Mengutip dari unggahan akun Instagram resmi BMKG (@infobmkg), salah satu penyebab cuaca panas terik di Indonesia adalah minimnya tingkat pertumbuhan awan, terutama pada siang hari. Selain itu, tingkat kelembapan udara di sejumlah wilayah pun tergolong rendah.
Menurut BMKG, posisi semu matahari menunjukkan pergerakan ke arah selatan ekuator yang berdampak ke penyinaran matahari yang relatif lebih intens ke wilayah Indonesia.
Menurut prediksi BMKG, cuaca panas dan terik di beberapa wilayah masih dapat berlangsung selama Oktober 2023. Namun, suhu udara diprediksi akan menurun pada November 2023 seiring masa peralihan musim.
Anggota DPRD Kota Blitar dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Totok Sugiarto menyampaikan, cuaca panas telah diantisipasi secara masif di Kota Blitar. DPRD bersama Pemkot Blitar telah memasang anggaran di APBD Perubahan 2023. Di bidang ekonomi, anggaran itu di antaranya untuk mengantisipasi gagal panen dan mahalnya harga barang akibat perubahan iklim.
Baca Juga : Wali Kota Kediri Buka Bimtek Tim Pengumpul Informasi Cukai Hasil Tembakau
“Gagal panen bisa berdampak terhadap kelangkaan beras. Meskipun Kota Blitar ini punya cadangan beras di Bulog, tapi serangkaian antisipasi harus dilakukan OPD terkait,” kata Totok, Jumat (20/10/2023).
Totok menambahkan, DPRD juga mendorong Pemkot Blitar mengantisipasi bencana kekeringan. Beberapa kebijakan yang diambil pemkot di antaranya dengan membuat sumur resapan.
“Di Kota Blitar khususnya di daerah-daerah pertanian seperti Klampok dan Ngadirejo ini sudah tidak ada suara-suara kekeringan karena sudah dibuatkan sumur resapan,” imbuhnya.
Selain di bidang pertanian dan ekonomi, DPRD juga mendorong Pemkot Bitar mengeluarkan serangkaian kebijakan di bidang kesehatan.
“Kami bersama wali kota Blitar dan Dinas Kesehatan telah turun melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait cuaca panas ekstrem. Masyarakat harus terbiasa dan bisa beradabtasi dengan suhu di atas 32 derajat. Termasuk biaya pengobatan untuk warga Kota Blitar yang belum ter-cover BPJS, KIS, maupun JKN. Itu bisa berobat secara gratis,” pungkasnya.
