JATIMTIMES - PKB berencana mendisiplinkan kadernya yang kini menjabat Menteri Agama (Menag) yakni Yaqut Cholil Qoumas terkait pernyataan soal figur capres punya rekam jejak melakukan politisasi agama saat Pemilu. Terkait hal itu, Yaqut mengaku bertanya-tanya.
"Saya salah satu ketua di DPP PKB, nggak tahu apakah sudah direvisi atau belum saya nggak tahu. Tapi soal apakah dipanggil, saya belum dapat surat panggilan sampai sekarang," ujar Yaqut di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2023).
Baca Juga : Jangan Sepelekan, Galon BPA Bisa Sebabkan Kanker Hingga Autisme!
Yaqut kemudian bertanya siapa yang akan memanggilnya. Dia mengaku akan patuh kepada Dewan Syuro PKB.
"Yang manggil siapa dulu. (Kalau) Dewan Syuro ya saya taat kepada kiai," kata dia.
Pada kesempatan itu juga, Yaqut juga bertanya pengurus mana yang berhak melakukan pendisiplinan atau pemanggilan terhadap dirinya. Dia mengatakan dirinya juga pengurus PKB.
"Pengurus yang mana dulu? Siapa yang berhak? Saya ini salah satu pengurus ini masa saya manggil diri saya sendiri," ujarnya.
Dia mengatakan, PKB memiliki aturan. Yaqut lalu mempertanyakan apa yang salah dari tindakannya.
"Kan ada AD/ART-nya di PKB, ada AD/ART-nya partai, maunya yang si orang kader itu semua ada aturannya, kesalahannya di mana gitu," papar dia.
"Kalau saya mengajak masyarakat untuk rasional, mengajak rakyat untuk memilih dengan cara cerdas itu dianggap kesalahan ya monggo gitu loh," imbuhnya.
PKB sebelumnya menegaskan telah menyiapkan langkah-langkah untuk mendisiplinkan Yaqut. Waketum PKB Jazilul Fawaid mengatakan langkah itu diambil usai Yaqut menyebut ada figur capres yang punya rekam jejak melakukan politisasi agama saat pemilu.
"Hati-hati menjaga mulutnya. Karena apa, karena ini pejabat publik, dia digaji oleh pajak negara untuk membuat suasana harmoni, bukan untuk mengeluarkan statement-statement yang nggak perlu. Rakyat itu lebih paham," kata Jazilul kepada wartawan, Minggu (1/10).
Baca Juga : Wali Kota Kediri Apresiasi Tutor English Massive Lolos Seleksi Beasiswa LPDP di University of Edinburg
Lebih lanjut Jazilul mengatakan PKB telah menyiapkan langkah-langkah mendisiplinkan Yaqut. Dia menilai seharusnya Yaqut tidak mengeluarkan pernyataan yang memunculkan spekulasi publik.
"Kalau posisinya sebagai menteri ya presiden lah yang mengevaluasi. Kalau sebagai kader PKB, kami tentu sudah menyiapkan langkah-langkah pendisplinan. Jadi dan publik tentu akan memberikan penilaian juga, menurut saya itu yang lebih penting. Jangan membuat publik ini berspekulasi dan bingung dan menggiring opini yang nggak perlu. Saya pikir itu," kata dia.
Perseteruan antara Menag Yaqut dan PKB ini bermula ketika Yaqut menyampaikan sambutan di acara doa bersama Wahana Nagara Rahaja di Hotel Alila, Solo, pada Jumat (29/9). Acara itu diikuti umat Buddha.
Yaqut mulanya mengingatkan memilih pemimpin negara tidak boleh asal-asalan. Dia mengajak masyarakat memilih pemimpin yang tidak hanya pandai dalam berbicara dan bermulut manis.
"Oleh karena itu bapak ibu sekalian, saya berharap nanti bapak ibu sekalian dalam memilih pemimpin negeri ini untuk 2024-2029 benar-benar dilihat rekam jejaknya. Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng itu dipilih, jangan asal begitu, harus dilihat dulu track record-nya," jelasnya.
Yaqut mengingatkan agar tidak memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai kepentingan politik. Yaqut mengungkit Pemilihan Gubernur DKI Jakarta serta Pemilu 2014 dan 2019 yang menggunakan agama untuk kepentingan politik.
"Kita masih ingat, kita punya sejarah yang tidak baik atas politik penggunaan agama dalam politik, kita punya sejarah tidak baik beberapa waktu yang lalu ketika pemilihan gubernur DKI Jakarta kemudian dua pilpres terakhir, agama masih terlihat digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan kekuasaan," kata Yaqut.
