JATIMTIMES - Pemerintah resmi meluncurkan bursa karbon hari ini, Selasa (26/9). Bursa Karbon yang dioperasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia ini merupakan yang pertama kali di Indonesia.
Terkait dengan hal itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, masih terdapat pekerjaan yang harus diselesaikan, misalnya terkait peta jalan perdagangan karbon hingga pajak karbon.
Baca Juga : Partai Garuda Hingga Gerindra Ucapkan Selamat pada Kaesang sebagai Ketum PSI
"Selanjutnya kami laporkan masih terdapat sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan antara lain penyelesaian peta jalan perdagangan karbon sektor dan pajak karbon, kami ingin segera tuntaskan ini," katanya dalam pembukaan Bursa Karbon disiarkan virtual, Selasa (26/9/2023).
Luhut menilai, pemerintah terus mengawal peraturan yang mengatur Nationally Determined Contribution (NDC), perdagangan karbon luar negeri, hingga peraturan soal pajak karbon.
"Berangkat dari hasil ratas lalu, Permen LHK penyelenggara NDC, dan permen LHK perdagangan karbon luar negeri dan peraturan pajak karbon yang kami juga ingin kawal supaya ini jangan lari dari hasil keputusan ratas lalu," jelasnya.
Selanjutnya, Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) dan sistem integrasinya terus disempurnakan. Tujuannya agar transparansi dapat terlaksana dengan baik.
"Selanjutnya penyempurnaan sistem pencatatan nasional atau SRN PPI dan integrasinya dengan sistem yang ada di sektor agar tujuan transparansi dapat terlaksana dengan baik," tambahnya.
Luhut selanjutnya menyatakan penyelenggaraan bursa karbon Indonesia akan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan teknologi blockchain.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya telah meresmikan perdagangan perdana Bursa Karbon di Indonesia. Menurutnya, bursa karbon adalah kontribusi nyata Indonesia untuk berjuang melawan krisis iklim dan perubahan iklim.
Baca Juga : Pencermatan Bacaleg, PDI Perjuangan Banyuwangi Siap Lakukan Pergantian
"Hasil perdagangan ini akan direinvestasi kembali kepada upaya menjaga lingkungan khususnya melalui pengurangan emisi karbon," beber Jokowi saat membuka Bursa Karbon disiarkan virtual, Selasa (26/9/2023).
Potensi perdagangan di Indonesia memang besar, Jokowi mengatakan Indonesia memiliki banyak sekali kekayaan nature based solution. Indonesia juga diklaim Jokowi bisa menjadi satu-satunya negara yang 60% pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berasal dari sektor alam.
"Di catatan saya kurang lebih 1 giga ton CO2 yang berpotensi dikredit karbon dan bisa ditangkap," terang Jokowi.
Bila dikalkulasi, Jokowi bilang potensi perdagangan Bursa Karbon di Indonesia juga sangat besar. Dia mengatakan potensinya mencapai Rp 3.000 triliun.
"Dan kalau dikalkulasi, potensi bursa karbon kita bisa capai potensinya Rp 3 triliun bahkan lebih, Rp 3.000 triliun. Rp 3.000 triliun, bahkan bisa lebih. Sebuah angka besar yang tentu jadi kesempatan ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan sejalan dengan arah dunia yang menuju ekonomi hijau," papar Jokowi.
