JATIMTIMES - Pembahasan kebijakan umum anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun 2023 telah mencapai kesepakatan.
Kesepakatan tersebut dibuktikan dengan ditandatanganinya nota kesepakatan oleh Bupati Kabupaten Situbondo dan Jajaran Ketua Wakil Ketua DPRD pada Paripuran disaksikan oleh peserta rapat paripurna, Jumat (22/9/2023).
Baca Juga : Dewan Sampaikan Puluhan Rekomendasi Saat Paripurna Pengesahan PAPBD TAHUN 2023
Walaupun sudah disepakati, masih terdapat puluhan catatan atau rekomendasi yang disampaikan oleh juru bicara Fraksi Demokrat, Gerindra dan Golkar, Hadi Prianto saat menyampaikan pandangannya.
Legislator Demokrat itu menyampaikan, tiga fraksi tersebut memberikan 10 catatan penting yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo. Pertama, dari sisi pendapatan agar menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya Bapenda yang mana retribusi daerah sebelum perubahan target sebesar Rp22.301.980.637. Setelah perubahan menjadi Rp17.126.508.757.
"Artinya ada selisih Rp5.175.471.880. Oleh karena itu, Bupati perlu mengevaluasi Bapenda. Tiga fraksi menginginkan di Raperda perubahan APBD 2023 proyeksi retribusi sebesar Rp18.126.508.757, atau bertambah Rp1.000.000.000," ujar Hadi saat Paripuran.
Hadi melanjutkan, kedua, dari sisi pendapatan dana transfer Pemerintah Pusat mengalami kenaikan dari Rp1.456.962.479.507 menjadi Rp1.519.355.401.324. Artinya bertambah Rp62.392.921.817.
"Tetapi hal ini berbanding terbalik dengan adanya surat Sekda untuk tidak membelanjakan beberapa anggaran program di OPD. Artinya banyak OPD programnya dikurangi, hanya OPD tertentu saja yang bertambah, ini perlu mejadi perhatian pemerintah terhadap perencanaan pembangunan yang terencana dengan baik," tambahnya.
Ketiga, lanjut Hadi, Perbub Nomer 31 Tahun 2023 Perubahan ke tujuh atas Perbub Nomor 99 tahun 2022. Terdapat dasar surat Sekda Provinsi Jawa Timur tanggal 27 Maret 2023 Nomor 140/2812/112.2/2023, Pagu difinitif bantuan keuangan ke kota Batu, apakah ada hubungannya dengan Kabupaten Situbondo untuk itu di Pembahasan Perda APBD biasa diberikan penjelasan.
"Yang keempat, fari sisi belanja sebelum perubahan Rp1.914.142.750.039 menjadi Rp1.988.708.083.378. Ini mengalami kenaikan Rp74.565.333.339. Artinya pemerintah memiliki anggaran yang cukup dalam sisi belanja, namun faktanya banyak dinas termasuk sekretariat DPRD Kabupaten Situbondo yang dikurangi anggarannya disisi belanja," bebernya.
Hadi menyampaikan, catatan kelima, masih bicara sisi belanja, belanja pegawai dari tahun ke tahun selalu tidak tepat perencanaannya sebelum perubahan Rp746.918.784.433 menjadi Rp. 701.472.309.825. Ada kelebihan Rp45.546.474.608.
"Alhamdulillah patut kita syukuri ibarat dalam keluarga kalau kita suda banyak uang salah salah satu amalan ibadahnya adalah bersedekah. Dari sisi belanja hibah yang tidak menjadi kewajiban kita meningkat sebelum perubahan Rp58.012.590.016 menjadi 591.975.212.224. Itu bertambah Rp26.472.419.133. Kami hanya memberi catatan agar hibah tersebut tepat sasaran dan ter SPJ kan dengan baik, sehingga tidak menimbulkan masalah," tegasnya.
Baca Juga : NasDem Bocorkan Tugas Baja Amin: Mempersiapkan Pendaftaran hingga Program Anies-Imin
Kedelapan, kata Hadi, belanja modal sebelum perubahan Rp274.356.103.240 menjadi Rp344.385.030.065. Angka tersebut bertambah Rp70.028.926.825. Yang mengalami penambahan cukup besar di Belanja Jalan,Jaringan dan Irigasi sebesar Rp41.258.947.820. Semoga penambahan anggran ini di barengi dengan serapan anggaran yang cepat. Karena masyarakat menunggu proses perbaikan jalan, jaringan dan irigasi," imbuhnya.
Kesembilan, sisi pembiayaan SILPA sebelum perubahan Rp214.482.362.673 menjadi Rp256.878.710.588 bertambah Rp42.396.347.915. Perlu menjadi perhatian kita bersama angka ini tidak kecil seandainya bisa dibelanjakan tahun berkenaan lebih bermanfaat ke masyarakat.
"Poin ke sembilan, keluh kesah para perangkat desa di beberapa desa di kabupaten Situbondo yang sampai saat ini masih belum terima gaji bahkan ada yang tiga bulan belum terima gaji dengan alasan belum mendapat rekomendasi pencairan dari Bapak Camat. Karena desanya belum mencapai target pendapatan PBB. Ini sangat ironis, pembayaran PBB menjadi tanggung jawab warga negara, pemerintah desa hanya wajib menyampaikan SPPT PBB. Kalau ternyata rakyatnya yang tidak bayar dan berdampak gaji perangkat desanya juga tidak dibayar ini tidak baik. Untuk itu, tiga fraksi meminta Bapak Bupati agar memerintahkan Camat agar merekomindasi pencairan Siltap perangkat desa dan jangan menyandra pencairannya," terang pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRD Situbondo ini.
Masih kata Hadi, poin ke sepuluh, fenomena kemarau panjang yang terjadi di akhir tahun ini adalah pukulan telak untuk masalah pangan dan pendapatan masyarakat. Harga beras yang melonjak dan masalah air di beberapa daerah pinggiran yg sampai hari ini belum mendapatkan prioritas penuh dari pemerintah. Dalam beberapa pembahasan dengan OPD yg sudah dilakukan, besar sekali kesan yang didapat bahwa penyusunan program tidak dilandaskan pada kebutuhan masyarakat.
"Artinya hanya usaha memenuhi hasrat politik dan sarat akan kepentingan golongan tertentu. Maka hari ini kami tiga fraksi mengingatkan kembali bahwa kita semua yang hadir di sini adalah pelayan rakyat yang ditugaskan mengelola APBD untuk kebutuhan mereka," pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Situbondo, Karna Suswandi memastikan, pemerintah daerah menampung semua catatan yang disampaikan enam Fraksi DPRD Situbondo. Termasuk fraksi Demokrat, Gerindra dan Golkar.
"Catatan ini penting, bagaimana kita membenai bersama-sama. Persoalan ada beda pendapat, beda perhatian yang diberikan kepada pemerintah daerah itu adalah hal yang wajar. Tetapi pemerintah daerah komitmen tema pembangunan tahun ini pembangunan infrastruktur dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas," ucap Bupati yang akrab disapa Bung Karna ini.
