JATIMTIMES - Masa jabatan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan periode 2018-2023 berakhir bulan ini. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bangkalan Drs Mohni, menggelar acara pamit purna tugas di Pendapa Agung Bangkalan, Senin (18/09/2023).
Namun, di akhir masa jabatannya, Plt. Bupati dihadiahi oleh aksi demonstrasi di luar pendopo, dari puluhan masyarakat Bangkalan. Mereka menyayangkan di akhir masa jabatan Plt Bupati Muhni masih marak praktik korupsi dan kolusi.
Baca Juga : Mengulik Tradisi Labuhan Pantai Ngliyep, Warisan Leluhur Sejak Tahun 1913 untuk Usir Pagebluk Kematian
Koordinator Lapangan (Korlap) Ali Ridhoi mengatakan, persoalan fee proyek yang menyeret nama eks Bupati, Abdul Latif Amin Imron tidak mungkin dilakukan hanya satu orang.
Pihaknya juga meyakini, bahwa orang terdekatnya eks Bupati Ra Latif diyakini juga terlibat dan ikut menikmati. "Kami berharap kasus fee proyek tetap berlanjut," kata Ali Ridho.
Tidak hanya itu, pihaknya juga meyakini, selain kasus fee proyek, persoalan gratifikasi di pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan diduga masih terjadi. Padahal sudah dua kali komisi pemberantasan korupsi menetapkan tersangka.
Dia juga menyebutkan, selama Mohni jadi Plt Bupati, dia tidak tegas mengambil sikap permasalahan yang terjadi di OPD nya.
Di sisi lain, Plt Bupati Bangkalan Mohni menyebutkan, bahwa dirinya menyatakan tidak terlibat soal fee proyek dan jual beli jabatan, dia juga minta maaf atas semua kesalahan dan kekurangan selama menjabat.
"Saya sudah tegas nyatakan di depan majelis hakim, saya tidak terlibat," tegas Mohni.
Selain itu, Muhni tidak menafikkan atas permasalahan yang terjadi selama dirinya menjabat. Mulai dari penyaluran air hersih selama musim kemarau tidak maksimal, kinerja aparatur sipil negara hingga postur keuangan yang tak stabil.
Baca Juga : Aplikator Tutup Telinga, Ratusan Ojol Demo Tuntut Tarif Dasar
"Kekurangan ini masih terus kami perbaiki, nanti juga akan kami sampaikan pada Pj Bupati terpilih selanjutnya," kata dia.
Untuk itu, Mohni mengaku akan menyampaikan kepada Penjabat (Pj) Bupati Bangkalan nantinya, apa saja yang belum bisa pihaknya tuntaskan selama menjabat, terutama terkait infrastruktur.
"Bukan mengarahkan, tapi hanya menyampaikan apa saja yang belum bisa kami tuntaskan. Biar beliau yang menentukan," tutupnya.
Untuk diketahui, masa aksi selain melakukan unjuk rasa di depan pendapa agung Bangkalan, mereka melanjutkan aksi unjuk rasa ke kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bangkalan.
