JATIMTIMES - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI M Sarmuji menyoroti bentrok yang terjadi antara aparat dan penghuni Pulau Rempang, Batam akibat penolakan pengukuran lahan yang dilakukan oleh BP Batam. Terkait hal ini, Sarmuji memberikan rekomendasi yang sangat prinsip.
"Kejadian ini (bentrok) sudah terjadi maka kami Komisi VI DPR RI mendorong pemerintah dan warga setempat melakukan rekonsiliasi dan dialog ulang untuk menemukan solusinya," ujar Sarmuji dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/9/2023).
Baca Juga : PKS Fix Gabung Koalisi Perubahan, Hasil Majelis Syuro Beri Dukungan Anies-Cak Imin
Lebih lanjut Sarmuji menjelaskan hal tersebut juga sudah disampaikan kepada Menteri Investasi/BKPM pada rapat kerja di senayan, Jakarta Pusat.
"Sudah kami sampaikan kepada kepada menteri Investasi/BKMP Pak Bahlil Lahadalia, beliau mengakui dan menghormati hak alas masyarakat setempat yang sudah ada seperti 16 kampung yang sudah ada jauh sebelumnya. Bahwa beliau juga mengakui hal tersebut jauh-jauh hari sebelum rencana investasi itu masuk," beber anggota DPR Dapil VI Jatim tersebut.
Sarmuji juga pernah mengingatkan pemerintah untuk tidak memakai prinsip asal cepat dalam merealisasikan investasi, tetapi harus memerhatikan faktor-faktor adat dan budaya lokal.
"Prinsip dalam sisi investasi, penduduk setempat adalah orang yang pertama dan utama dan pertama yang menikmati investasi yang bakal masuk. Kalau prinsip ini didapat maka pendekatannya akan menjadi lebih mudah. bagaimana mendekati, menghargai orang disitu akan lebih tepat. kalau prinsipnya ini tidak dipegang dulu maka kita akan salah pendekatan dan salah metode. Kalau berdasar prinsip penduduk setempat adalah orang pertama yang menikmati investasi berarti menghargai apa kebajikan lokal yang ada di masyarakat setempat. Berdasar prinsip itu pendekatan atau negoisasi akan dilakukan lebih bagus tidak asal cepat segera terwujud, ada dialog yang intensif, kesediaan untuk mendengar apa kemauan penduduk setempat," urai Sarmuji.
Ia menilai, pemerintah juga harus memetakan dan mengurai permasalahan yang akan timbul ketika investasi akan masuk ke suatu wilayah. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya penolakan oleh warga setempat.
"Kalau ada investasi besar mau masuk, bisa dipastikan akan banyak mengundang kepentingan yang masuk termasuk kepentingan-kepentingan lokal yang juga ikut menumpangi seperti contohnya makelar-makelar yang satu sisi menjadi penjembatan pemerintah dengan masyarakat atau sebaliknya merugikan. Pemerintah harus urai satu persatu. Kalau langkah-langkah ini sudah diantisipasi sebelumnya bisa dipastikan investasi akan bisa masuk dengan cara yang smooth (halus)," ungkap sarmuji.
Sarmuji pun memastikan DPR RI akan memberikan penekanan kepada pemerintah untuk melakukan rekonsiliasi dan dialog ulang dengan masyarakat Pulau Rempang.
"DPR RI siap untuk memberikan penekanan kepada pemerintah tentang faktor-faktor adat dan budaya lokal setempat. Kami paham urusan tanah ini bukan hanya soal dapat ganti atau tidak tetapi juga kepercayaan dan ikatan kepada leluhur dan sebagainya," pungkas Sarmuji.
Sebelumnya, Sarmuji juga telah mendorong agar penyelesaian konflik tersebut memperhatikan masyarakat adat dan faktor kultural setempat.
Dia pun meminta Menteri Investasi untuk terjun langsung menyelesaikan konflik pengosongan lahan oleh BP Batam yang bakal menjadi lokasi Rempang Eco City.
"Karena ini sudah terjadi, kami berharap ada proses rekonsiliasi yang tuntas dan komunikasi yang selama ini mungkin agak rumit bisa diurai dengan pak menteri datang ke pulau Rempang. Saya yakin dengan kemampuan komunikasi Pak Menteri, segala keruwetan bisa diatasi. Koordinasi menjadi faktor penting harus dituntaskan. Karena kalau koordinasi kemarin itu tuntas mestinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," kata Sarmuji dalam keterangan tertulis, Rabu (13/9/2023).
Adapun hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat kerja bersama Menteri Investasi/BKPM RI di Senayan, Jakarta Pusat.
Pada kesempatan tersebut, Sarmuji meminta Bahlil untuk mengidentifikasi berbagai kemungkinan faktor pemicu konflik.
"Mungkin banyak pemainnya dan mengurai interest lokal itu penting juga untuk dilakukan Pak Menteri. Barangkali bukan hanya persoalan orang lain tidak ingin Indonesia maju atau orang lain tidak ingin Indonesia memiliki hilirisasi yang baik tentang pasir kuarsa, tetapi barangkali ada konflik-konflik kepentingan lokal yang harus diurai oleh Pak menteri sehingga apa yang kemarin terjadi itu bisa diselesaikan dengan baik dan terkomunikasikan dengan baik," katanya.
Sarmuji pun meminta agar akar penyebab dicari hingga tuntas, sehingga diketahui detail mengapa bentrok bisa terjadi.
"Rumah sudah sediakan, tanah sudah juga disediakan, bahkan saya dengar juga uang pengganti sewa sudah disediakan sampai bangunan rumahnya bisa ditempati. Andaikan itu terkomunikasikan dengan baik, mestinya kan tuntas nggak ada persoalan, tapi faktanya kan kejadian itu ada. Kenapa masih ada sebagian masyarakat yang menolak dan penolakannya itu sangat keras," papar Sarmuji
"Apakah itu bagian masyarakat yang tidak terakomodir atau masyarakat yang ingin lebih lagi daripada yang disediakan oleh pemerintah. Atau ada masalah sosial budaya yang harus terpecahkan, barangkali karena ada masyarakat adat yang mungkin saja tereliminasi karena investasi tersebut atau karena ada faktor-faktor kultural yang lain yang harus segera diurai oleh Pak Menteri," pungkasnya.
Baca Juga : Benda Apa Saja yang Digunakan Manusia Sebelum Tisu Ditemukan?
Diketahui, Konflik di Rempang, Kepulauan Riau bermula dari adanya rencana relokasi warga demi mengembangkan investasi di Pulau Rempang menjadi kawasan industri, perdagangan dan wisata yang terintegrasi.
Proyek yang dikerjakan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) ditargetkan bisa menarik investasi besar yang akan menggunakan lahan seluas seluas 7.572 hektare atau sekitar 45,89 persen dari total luas Pulau Rempang 16.500 hektare.
Warga yang mendiami di Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru tersebut harus direlokasi ke lahan yang sudah disiapkan. Jumlah warga tersebut diperkirakan antara 7.000 sampai 10.000 jiwa.
Bentrok pun pecah antara aparat dengan warga pada 7 September lalu. Aparat gabungan disebut memasuki wilayah perkampungan warga. Sementara warga memilih bertahan dan menolak pemasangan patok lahan sebagai langkah untuk merelokasi.
Tak berhenti di sana, kerusuhan kembali terjadi pada 11 September saat ribuan warga menggeruduk kantor BP Batam, Kota Batam untuk menolak rencana relokasi dan meminta tujuh massa aksi warga dibebaskan.
Pihak kepolisian menegaskan upaya relokasi warga Rempang yang terdampak PSN Rempang Eco-City terus berlanjut meski sempat terjadi penolakan hingga bentrok dengan aparat pada Kamis (7/9) pekan lalu.
Kabid Humas Polda Kepri Kombes Zahwani Pandra Arsyad mengatakan tak ada proses upaya relokasi yang terhenti walau terdapat warga yang menolak.
"Pasca kejadian itu tetap dilakukan suatu sosialisasi bahkan juga melakukan pengukuran (lahan) itu adalah tim terpadu dari BP Batam," kata Pandra saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui sambungan telefon, Senin (11/9).
Pandra pun mengklaim sejumlah warga telah mendaftarkan lahannya ke posko terdekat untuk direlokasi akibat dampak pembangunan Rempang Eco-City.
"Bahkan masyarakat sudah ada yang mendaftar sudah dibuka posko-posko untuk mendaftar dia akan mendapatkan lokasinya (relokasi) dimana setelah dia mendaftar," jelas Pandra.
Semula polisi menangkap 7 orang yang dianggap provokator namun kemudian ditangguhkan penahanannya. Belakang usai bentrok kembali pecah di kantor BP Batam, polisi menetapkan 34 tersangka lagi.
Mabes Polri juga mengaku telah mengirimkan personel tambahan ke wilayah Rempang, Batam, buntut kericuhan yang sempat terjadi di depan Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Senin (11/9) kemarin.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan pengerahan 4 Satuan Setingkat Kompi (SSK) atau setara 400 personel dilakukan dalam rangka pengamanan mediasi dan dialog terkait proses relokasi dari Rempang.
"Tentunya kekuatan personel saat ini terus kita tambah ada kurang lebih 4 SSK sampai hari ini yang kita tambahkan dan ini akan terus kita tambah disesuaikan dengan eskalasi ancaman yang terjadi," kata Sigit kepada wartawan, Kamis (14/9).
