JATIMTIMES - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang menggelar Dialog Perencanaan Pembangunan Inklusif (Dirangkul) tahun 2023 di lima kecamatan di Kota Malang secara bertahap.
Kepala Bappeda Kota Malang Dwi Rahayu menyampaikan, bahwa Dirangkul merupakan kegiatan yang sudah ada sejak tahun 2022 lalu. Kemudian, karena dinilai efektif dalam memberikan edukasi bagi masyarakat terkait ketentuan dan aturan-aturan mengenai usulan untuk penyusunan kamus usulan, maka di tahun 2023 Bappeda Kota Malang kembali menggelar Dirangkul dengan sasaran lima kecamatan.
Dwi mengatakan, gelaran Dirangkul tahun 2023 dimulai hari ini Kamis (24/8/2023) di Aula Kantor Kecamatan Kedungkandang. Kemudian pada hari Selasa (29/8/2023) di Aula Kantor Kecamatan Blimbing; hari Rabu (30/8/2023) di Aula Kantor Kecamatan Lowokwaru; hari Kamis (31/8/2023) di Aula Kantor Kecamatan Sukun; dan hari Jumat (1/9/2023) di Aula Kantor Kecamatan Klojen.
Khusus untuk jadwal Dirangkul tahun 2023 di Aula Kantor Kecamatan Sukun hingga saat ini masih menunggu informasi dan konfirmasi lebih lanjut terkait penyelenggaraan kegiatan Dirangkul di wilayah tersebut.
Disinggung mengenai alasan Kedungkandang dipilih sebagai lokasi pertama dan pembuka gelaran Dirangkul tahun 2023, Dwi pun tidak memberikan alasan apapun.
"Nggak ada alasan penentuan Kedunkandang pertama, cuma teman-teman membuat jadwal itu saja. Kok kebetulan Kedungkandang duluan," ungkap Dwi, Kamis (24/8/2023).
Pihaknya menjelaskan alasan tim dari Bappeda Kota Malang berkeliling ke lima kecamatan untuk menggelar Dirangkul, agar masyarakat semakin paham terkait apa yang akan diusulkan untuk masuk di kamus usulan.
"Kenapa kami harus keliling ke kecamatan, supaya kita itu bisa pas mencantumkan dalam kamus usulan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi masyarakat tahu, secara aturan boleh, secara aturan tidak boleh," ujar Dwi.
Selain itu, inklusif juga menjadi alasa utama mengapa Bappeda Kota Malang turun ke masing-masing wilayah untuk menggelar kegiatan Dirangkul. "Kenapa kami ambil inklusif, karena kami tidak mau perencanaan pembangunan itu eksklusif jadi hanya untuk golongan tertentu-tertentu saja," terang Dwi.
Menurutnya, kegiatan Dirangkul sangat efektif. Pasalnya, di tahun kedua ini, masyarakat sudah dapat memahami terkait apa yang menjadi kebutuhan untuk diusulkan dalam forum Dirangkul yang kemudian disusun ke dalam kamus usulan.
"Kamus usulan ini digunakan saat masyarakat melakukan musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) mulai dari tingkat rw," kata Dwi.
Maka dari itu, satu tahun terakhir kemarin banyak usulan-usulan masyarakat yang tertampung dan dieksekusi, karena sesuai dengan kamus usulan yang telah disusun dan ditetapkan.
Nantinya, setelah semua usulan sudah tertampung dari masing-masing wilayah dan telah ditetapkan sebagai kamus usulan, maka akan dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dengan target akhir November 2023.
Masuknya kamus usulan ke dalam SIPD tersebut akan digunakan sebagai acuan perencanaan pembangunan Kota Malang pada tahun 2025 mendatang. "Ini untuk tahun 2025, karena 2024 sudah selesai RKPD, ini untuk tahun 2025," pungkas Dwi.
