JATIMTIMES - Dalam upaya untuk menghadapi tantangan perlindungan anak yang semakin kompleks, Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP) Jatim, berkolaborasi dengan Candikala Team, sebuah kelompok yang sedang menjalankan project Mata Kuliah Praktikum 3 Public Relations : Management Event, Program Studi Ilmu Komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Malang, menggelar Talkshow yang bertajuk 'Bersatu, Hentikan Lingkaran Isu Sosial Anak' yang mengangkat isu krusial penanggulangan pekerja anak di Indonesia terkhususnya di Malang.
Acara ini menjadi sebuah ajang penting dalam mendiskusikan langkah-langkah konkret dan holistik menangani permasalahan sensitif ini.
Baca Juga : Terkait Kasus Gedung Wismilak, Polda Jatim Geledah PT Loka Abadi Sentausa Indocrete Kota Malang
Dalam acara tersebut diihadiri oleh sejumlah narasumber terkemuka dari berbagai sektor, termasuk Imron Rosadi, Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Maria Clara Bastiani, Direktur Eksekutif JARAK (Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak di beberapa daerah Indonesia), serta Anwar Sholihin, Direktur LPKP Jatim.
Dalam suasana yang penuh semangat dan konstruktif, para narasumber memebagikan pandangan dan pendekatan terkait upaya penanggulangan pekerja anak.
Maria Clara Bastiani atau akrap disapa Beti, salah Direktur Eksekutif JARAK yang merupakan LSM ahli dalam isu anak-anak mengatakan, perlunya intervensi yang tak hanya menyasar anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan, tetapi juga melibatkan keluarga mereka.
"Kami percaya bahwa memfasilitasi pemberdayaan ekonomi keluarga akan membawa dampak signifikan dalam mengatasi masalah ini," ungkap Beti.
Dalam penjelasannya, ia menyoroti urgensi kerjasama aktif antara pemerintah dan pihak terkait guna menciptakan solusi berkesinambungan.
Sementara itu,Anwar Sholihin, Direktur LPKP Jatim, menyampaikan pandangannya tentang pendekatan sistemik untuk perlindungan anak, dengan menyoroti perlunya strategi komprehensif.
Dia menekankan pentingnya integrasi antar program dan kebutuhan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, keluarga, dan lembaga pendidikan. Anwar menceritakan tentang pengalaman LPKP dalam mengintegrasikan program-program dari berbagai kementerian, tanpa harus menunggu perintah langsung dari pemerintah pusat.
Anwar menyebutkan pentingnya tidak hanya berdiam diri menunggu kebijakan pemerintah, tetapi juga mengambil langkah proaktif. LPKP telah berhasil mengintegrasikan upaya perlindungan dan pemberdayaan dengan membentuk kelompok usaha, tanpa harus menunggu dukungan penuh dari pemerintah.
Anwar menegaskan bahwa pendekatan sistem adalah kunci dalam upaya perlindungan anak secara komprehensif. "Penting bagi kita untuk memandang masalah ini dari berbagai dimensi dan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk peran penting pendidikan dan keluarga dalam upaya ini," jelasnya.
Dalam konteks perlindungan anak, pendekatan sistem berarti bahwa upaya perlindungan anak tidak hanya berfokus pada aspek-aspek tertentu saja, seperti pendidikan atau lingkungan keluarga, tetapi mempertimbangkan semua faktor yang berpengaruh terhadap anak, termasuk budaya, ekonomi, lingkungan sosial, dan kebijakan pemerintah. Pendekatan ini mengakui bahwa semua komponen tersebut saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, sehingga solusi yang efektif haruslah holistik dan terintegrasi.
Imron, yang mewakili Menko PMK, menegaskan perlunya memandang pekerja anak bukan hanya sebagai individu yang terlibat dalam pekerjaan, melainkan juga sebagai korban dari sistem yang lebih besar. Ia mengajukan perlunya penelusuran akar permasalahan dan kerjasama lintas sektor untuk mencapai solusi yang berkelanjutan.
Baca Juga : Penggunaan Bus Trans Jatim Makin Mudah, Kini Bisa Bayar Pakai QRIS Bank Jatim
Diskusi ini juga menyoroti peran aktif MENKO PMK dalam upaya penanggulangan pekerja anak. Imron menjelaskan bahwa MENKO PMK memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan isu-isu terkait penanggulangan pekerja anak di Indonesia. Selain itu, Talkshow ini juga memberikan penekanan terhadap peran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (MENKO PMK) dalam merumuskan strategi yang komprehensif.
Dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, MENKO PMK berupaya menjawab tantangan pekerja anak dengan mengambil langkah-langkah konkret seperti pengembangan vokasi, pemantauan data, dan koordinasi isu-isu terkait kemiskinan dan stunting.
Imron mengungkapkan,perlunya data dan informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan, serta upaya konvergensi berbagai potensi dalam menciptakan langkah-langkah penanggulangan yang efektif.
Dalam acara yang berlangsung dengan interaksi antara para narasumber dan peserta, terbukti bahwa kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan adalah kunci dalam menangani permasalahan kompleks pekerja anak di Indonesia. Para narasumber sepakat bahwa integrasi program-program perlindungan anak dari berbagai pihak dan institusi akan menciptakan dampak yang lebih luas dan positif.
Anwar Sholihin, selaku Direktur LPKP Jatim, mengapresiasi kolaborasi antara LPKP dan CANDIKALA Team serta para narasumber dalam talkshow tersebut.
Ia menyampaikan harapannya bahwa acara ini dapat menjadi landasan bagi pemahaman yang lebih mendalam tentang isu sosial anak dan mendorong upaya bersama dalam mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia.
Acara ini menjadi bukti nyata bagaimana kolaborasi antara akademisi, lembaga pemerintah, dan LSM dapat menciptakan forum diskusi yang produktif dalam upaya mengatasi isu sosial yang mendesak. Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan langkah-langkah nyata dan terencana dapat diambil untuk melindungi hak-hak anak dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi muda Indonesia.
Untuk mendapatkan percakapan lengkap dan mendalam mengenai topik ini, Anda dapat menyaksikan seluruh rekaman talkshow pada laman YouTube resmi Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP) Jatim. Di sana, Anda akan menemukan berbagai pandangan dari para narasumber terkait perlindungan anak dan pendekatan sistem yang dijelaskan secara lebih rinci.
