JATIMTIMES - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) mulai menyiapkan diri untuk mengantisipasi El Nino. Salah satunya menyiapkan sejumlah dinas terkait untuk melakukan mitigasi.
Sebagai informasi, El Nino adalah sebuah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Fenomena alami ini menyebabkan perubahan pola cuaca global, yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia
Baca Juga : Tinjau Pangkalan Stok Gas Melon Aman, Wakil Rakyat Pertanyakan Letak Kelangkaan
Untuk mengantisipasi El Nino itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meminta kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas PU Sumber Daya Air, Dinas ESDM, dan pihak terkait untuk menyiapkan mitigasi dan antisipasi El Nino. Karena pihaknya tak ingin terlambat untuk melakukan penanganan.
“Bencana Kekeringan sudah terjadi di berbagai daerah. Jangan sampai kemudian berdampak pada produksi pertanian kita, terutama padi. Oleh itu antisipasi ini saya minta dikoordinasikan oleh asisten untuk bisa memetakan daerah mana yang membutuhkan tambahan dukungan irigasi,” kata Khofifah.
Untuk saat ini, mantan Menteri Sosial RI itu menekankan perhatian pada tiga wilayah penghasil padi tertinggi, yakni Lamongan, Ngawi, serta Bojonegoro. Jika di lapangan tidak memungkinkan menggunakan aliran air sungai atau sumber air yang ada, pemerintah bisa menggunakan sumur-sumur bor di sawah seperti yang dilakukan Kabupaten Ngawi.
Khofifah lebih jauh mengajak seluruh elemen untuk belajar dari pengalaman saat pandemi covid-19. Di mana, meskipun berada di tengah krisis, produksi padi Jawa Timur merupakan yang tertinggi di Indonesia pada 2020 hingga 2022.
“Maka ini menjadi pembelajaran yang baik bagi kita semua. Agar kemudian kita bisa belajar dari best practice tahun tahun itu,” beber Khofifah.
Baca Juga : Gaji Pegawai Bank BUMN Apa Termasuk Riba?
Berkaitan dengan itu, Khofifah mengatakan bahwa realisasi anggaran harus terus-menerus dimonitor. Maka dari itu, ia mengingatkan bahwa saat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) awal dirancang, sudah harus ada program yang disiapkan dan segera lelang. Tanda tangan kontrak setelah APBD sah.
“Saya pesan kepada kepala BPSDM agar pelatihan benar-benar membawa proyek dan aksi perubahan. Karena tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Saya ingin ini menjadi semangat kita bersama menjelang Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia yang dimulai besok,” tutupnya.
