JATIMTIMES - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang terus berupaya melakukan percepatan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) oleh pengembang perumahan di Kota Malang. Upaya itu salah satunya dilakukan dengan gencarnya sosialisasi yang dilakukan selama ini.
Dari upaya yang dilakukan membuahkan progres positif. Hingga saat ini, ada 150 pengembang perumahan yang telah melakukan proses penyerapan PSU. 150 pengembang perumahan itu melakukan penyerahan PSU sampai pada tahapan berita acara penyerahan administrasi.
Baca Juga : Lewat Zoom Meeting, Muspika Semboro Ajak Mahasiswa KKN Tangani Anak Tidak Sekolah
Untuk tahun 2023 sampai hari ini, terdapat 15 perumahan yang melakukan penyerahan PSU sampai pada berita acara penyerahan secara administrasi.
"Di Kota Malang sendiri dengan menjamurnya cluster ada kurang lebih sekitar 500 perumahan. Dengan kondisi yang sudah berita acara penyerahan penyerahan administrasi dan berita acara penyerahan fisik ada 17," jelasnya beberapa waktu lalu.
Untuk itulah, pihaknya DPUPRPKP Kota Malang terus berupaya melakukan berbagai cara untuk mendorong peningkatan penyerahan PSU kepada Pemerintah Kota Malang. Progres positif juga kian terlihat, kini ada 20 pengembangan perumahan yang berproses atau antre untuk melakukan penyerahan PSU.
"Saya ucapkan terima kasih kasih ada perkembangan yang cukup signifikan, yang antre mengajukan permohonan untuk penyerahan PSU ada 20 pengembang," terangnya.
Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPRPKP Kota Malang, Indira Sri Wahyuni STP MM, menambahkan, bahwa sejumlah kendala dalam penyerahan PSU, seperti pengembang perumahan yang menghilang ataupun dokumen siteplan yang tidak ditemukan kerap ditemui.
Baca Juga : Bupati Bondowoso Salwa Sambut Kepulangan Jemaah Haji
Meski begitu, DPUPRPKP Kota Malang terus melakukan langkah strategis dalam upaya percepatan penyerahan PSU. Pihaknya berharap, kedepan semakin banyak pengembang perumahan yang melakukan penyerahan PSU kepada Pemerintah Kota Malang. Sebab, dengan penyerahan PSU ke pemerintah tentunya akan menguntungkan bagi para pengembang utamanya dalam perawatan PSU.
"Ketika tidak segera diserahkan, tentu kita (pemerintah) kesulitan untuk melakukan pembangunan, karena aset tidak tercatat di Pemkot Malang," pungkasnya.
