JATIMTIMES - Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan pasar rakyat yang digelar di Lapangan Rampal Kota Malang, Senin (24/7/2023). Dalam kegiatan tersebut, setidaknya ada 3.000 paket sembako yang dibagikan secara gratis kepada masyarakat.
Pantauan media ini rombongan Presiden datang di lokasi sekitar pukul 15.00 WIB. Dengan didampingi Menteri BUMN Erick Tohir dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.
Baca Juga : Akui Gas Elpiji Bersubsidi Langka Jadi Rebutan, Jokowi: Tanya Menteri BUMN
Nampak turut mendampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Malang Sutiaji. Setibanya di lokasi, Presiden Joko Widodo langsung menyapa ribuan masyarakat yang sudah menunggu kedatangannya sedari pagi.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga sempat berdialog singkat dengan sejumlah warga. Kesempatan itu pun dimanfaatkan beberapa warga untuk berfoto dengan sang Presiden.
Usai menyapa dan berdialog bersama warga, Presiden Joko Widodo langsung meninjau penyaluran sembako. Ia mengatakan, dalam hal ini ia memang secara khusus memerintahkan setiap kepala daerah untuk memperbanyak pasar murah.
"Jadi saya memerintahkan kepada BUMN juga gubernur dan bupati serta walikota untuk memperbanyak pasar murah di daerah sebanyak-banyaknya," ujar Joko Widodo.
Selain itu, dirinya juga meminta kepala daerah yang merasa memiliki kekuatan anggaran yang cukup, agar bisa memperbanyak bantuan sembako kepada masyarakat. Hal tersebut menurutnya sebagai antisipasi untuk menjaga ketahanan pangan di setiap daerah.
Baca Juga : Viral Wali Murid Keluhkan Harga Seragam SMA di Tulungagung yang Mahal, Wagub Emil Tindak Tegas
"Kedua kalau bisa dan punya (cukup) anggaran, bantuan sembako masyarakat diperkuat dan diperbanyak," imbuh Joko Widodo.
Menurutnya, hal tersebut harus bisa menjadi perhatian serius bagi semua kepala daerah, termasuk di Kota Malang. Sebab, saat ini kondisi di seluruh dunia tengah dihadapkan perubahan kondisi iklim yang dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas pangan.
"Karena kita menghadapi el nino yang tidak bisa kita hitung, karena itu menyangkut iklim. Sehingga harus didahului. Dan kita sudah ada data daerah mana yang perlu (penguatan pangan) dan tidak," terang Joko Widodo.
