JATIMTIMES - Beragam upaya terus dilakukan oleh sejumlah pihak, terutama keluarga korban tragedi Kanjuruhan guna mendapatkan keadilan. Rencana terdekat, para keluarga korban melalui tim kuasa hukum yang mendampingi mereka bakal mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Dalam agenda tersebut, pihak keluarga korban akan menyuarakan soal penolakan renovasi Stadion Kanjuruhan yang di wacanakan bakal mulai direalisasikan pada pertengahan Agustus 2023.
Baca Juga : Wakil Ketua MPR RI: Ketahanan Bangsa Indonesia Berawal dari Keluarga
Selain itu, perwakilan keluarga korban juga terus mendorong Bareskrim Polri agar mengusut secara tuntas tragedi Kanjuruhan yang telah merenggut 135 nyawa tersebut. Guna menuntut keadilan, mereka melalui tim kuasa hukum yang memberikan pendampingan juga bakal berkoordinasi dengan Komnas HAM.
Hal itu disampaikan oleh Kordinator Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pos Malang sekaligus Pendamping Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan, Daniel Siagian saat ditemui awak media disela agenda kamisan yang berlangsung di kawasan Stadion Kanjuruhan, Kamis (20/7/2023).
"Minggu lalu kita sudah melalui audiensi DPRD Kabupaten Malang. Intinya bahwa upaya yang kita lakukan ini merupakan wujud konkret dari bagaimana proses penegakan hukum yang berkeadilan itu sampai sekarang ini belum terpenuhi," ucapnya.
Tidak berhenti di DPRD Kabupaten Malang, dalam waktu dekat ini keluarga korban tragedi Kanjuruhan bersama tim kuasa hukum yang memberikan pendampingan akan melakukan audiensi bersama DPR RI.
"Memang kita akan melakukan audiensi dengan DPR RI dan beberapa komisi, salah satunya komisi III untuk membicarakan bagaimana proses penegakan hukum Kanjuruhan ini harus dilaksanakan secara ketentuan peraturan perundang - undangan," ungkapnya.
Secara garis besar, dalam audiensi bersama DPR RI tersebut adalah menyuarakan perihal penolakan renovasi Stadion Kanjuruhan. "Wacana pembongkaran atau renovasi Stadion Kanjuruhan ini sampai sekarang itu sangat di tolak oleh keluarga korban, ditolak juga sama sebagian ataupun hampir seluruh Aremania, termasuk kawan - kawan yang sekarang ada di Stadion Kanjuruhan untuk melaksanakan kamisan," ucapnya.
Setidaknya ada beberapa pertimbangan yang membuat sejumlah pihak menolak adanya wacana renovasi Stadion Kanjuruhan. Diantaranya dikarenakan rekonstruksi yang belum dilakukan di Stadion Kanjuruhan.
"Alasan penolakan adalah jelas, bahwa ada proses rekonstruksi yang belum dilkakukan, ini menjadi salah satu hal yang krusial. Rekonstruksi itu merupakan satu metode dalam penyidikan maupun penyelidikan untuk menguji kebenaran secara utuh dari peristiwa Kanjuruhan," jelasnya.
Pertimbangan lainnya dibalik penolakan renovasi Stadion Kanjuruhan, diterangkan Daniel, selain merupakan tempat kejadian perkara tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 namun belum dilakukan rekonstruksi di Stadion Kanjuruhan. Pertimbangan lainnya juga langkah yang diambil Presiden RI Joko Widodo yang paska kejadian disebut lebih fokus pada kondisi Stadion Kanjuruhan yang dianggap tidak memenuhi standar FIFA
"Ketika Presiden datang ke Malang, dia tidak fokus terhadap penanganan proses penegakan hukum, hanya fokus untuk mengalihfungsikan atau merenovasi stadion sesuai standar FIFA. Pertanyaan sederhananya, standar HAM apa diterapkan melalui proses penegakan hukum yang berkeadilan ?," sindirnya.
Baca Juga : Pengguna Facebook Kiriko Kena Grebek Imigrasi, Tetangga Lapor Ada Orang Jepang di Rumahnya
Jika desakan penolakan renovasi Stadion Kanjuruhan tetap tidak di gubris, sejumlah pihak termasuk keluarga korban tragedi Kanjuruhan mengaku akan terus melakukan aksi penolakan.
"Aksi penolakan yang selanjutnya masih di koordinasikan. Namun apabila sudah ada wacana pembongkaran bulan depan, maka kita akan melakukan aksi penolakan secara serentak," tegasnya.
Di sisi lain, Daniel mengaku juga akan mendampingi pihak keluarga korban tragedi Kanjuruhan untuk mendesak Bareskrim Polri untuk mengusut secara tuntas.
"Upaya yang kita lakukan juga, kita mendesak Bareskrim Mabes Polri yang menangani perkara Kanjuruhan tidak hanya selesai terhadap lima terdakwa yang disidangkan, tidak selesai pada oknum yang belum diperiksa, belum di adili. Maka hari ini merupakan upaya yang terintegrasi satu sama lain," ujarnya.
Kedepan, Daniel mengaku juga akan berkoordinasi dengan Komnas HAM. Harapannya, upaya penegakan hukum yang didambakan oleh keluarga korban tragedi Kanjuruhan bisa terealisasi.
"Upaya hukum yang kita lakukan jelas, selain ke Mabes Polri, Komisi III DPR RI, kita juga akan meminta Komnas HAM untuk segera menindaklanjuti upaya yang sampai sekarang ini proses hukumnya masih sangat mandek," tukasnya.
Sekedar informasi, beberapa waktu lalu sejumlah pihak termasuk Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Malang telah menggelar pertemuan dengan para pedagang Stadion Kanjuruhan, Senin (17/7/2023).
Dalam pertemuan tersebut, salah satu yang dibahas adalah soal relokasi para pedagang. Batas relokasi disebut dibatasi hingga 10 Agustus 2023. Rencananya renovasi Stadion Kanjuruhan bakal mulai direalisasikan pada pertengahan Agustus 2023 mendatang.
