JATIMTIMES - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim melalui Pokja PKP (Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman) mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Hal itu seiring dengan pengembangan sanitasi yang dipimpin Bupati Malang HM Sanusi.
Yayuk Tri Lestari, SE MM, Anggota Pokja PKP Provinsi Jatim mengatakan bahwa Pemkab Malang sangat serius untuk menjalankan program sanitasi. Bahkan hasilnya, beberapa kali Pemkab Malang meraih penghargaan nasional.
Baca Juga : DPKPCK Lakukan Audiensi dengan Pemkab Malang dan Pemprov Jatim
“(Pemkab Malang, red) bagus. dia sudah mau melewati nasional sudah mau ke Asia. artinya di level kabupaten kondisinya memang sudah bagus dan pernah juara nasional malahan. dan menurut saya nanti kelasnya sudah kelas Asia yang diharapkan,” kata Yayuk, Kamis (13/7/2023).
Bicara soal Provinsi Jatim, Yayuk berharap tidak hanya Kabupaten Malang, tapi kabupaten yang di Jawa Timur yang lainnya pun bisa serius menjalankan program sanitasi. Karena hal itu berdampak pada kebersihan dan kesehatan masyarakat.
“Ini bukan hanya tentang juara tapi bagaimana sanitasi itu diinisiasi oleh Pemda itu, masyarakat juga yang akan merasakan manfaatnya,” tutur Yayuk.
Disinggung apa yang perlu ditingkatkan oleh Pemkab Malang, Yayuk berharap Pemkab Malang dapat menularkan kepada kabupaten lain di Provinsi Jatim. Karena hal itu akan berdampak secara masif.
“Kalau sudah bagus mungkin bisa menularkan Pemkab lain. Artinya keberhasilan itu jangan dinikmati sendiri. Saat ada kabupaten lain untuk kaji tiru atau mungkin ada kegiatan yang antar kabupaten itu bisa ditularkan. kalau mau Jawa Timur berhasil ya harusnya itu juga sharing dengan kabupaten lain,” harap Yayuk.
Sebagai informasi, di Jawa Timur ini baru satu yang melakukan akreditasi yang berkaitan dengan program sanitasi di tahun 2023. Dan Pemkab Malang yang mengawali. Dan karena itu lanjut Yayuk, memang membutuhkan waktu seperti kesepakatan bupati.
“Karena tidak hanya seremonial tapi Pak Bupati menyepakati apa kebijakan yang telah disampaikan oleh pokja PKP Kabupaten Malang. itu berat juga kan. artinya ini pasti akan diikuti oleh tindak lanjut dari paket kebijakan yang sudah disampaikan oleh teman-teman pokja Kabupaten Malang,” terangnya.
Sementara itu Kepala DPKPCK Kabupaten Malang, Budiar Anwar mengaku bahwa program yang dijalankan ini merupakan program pemerintah pusat. Dimana untuk mendukung sustainable sanitasi.
Baca Juga : 11 Produk UMKM Kota Malang Mejeng di ICE Makasar
“Intinya kami sudah melaksanakan dari tahun-tahun sebelumnya, seperti Ipal Komunal, Jambanisasi. Kemudian kami juga melakukan bedah rumah, dimana muaranya ini untuk stunting ya dan agar Kabupaten Malang tumbuh sehat lebih baik,” beber Budiar.
Disinggung tentang target sanitasi, Budiar menjelaskan bahwa sebenarnya target memang sampai 2030. Namun pihaknya berupaya pada tahun 2027 nanti sudah mencapai 80 persen.
“Saat ini kemungkinan sudah mencapai 60 persen, kurang sedikit sekali. Tapi saat ini kami pacu agar 2027 itu bisa tuntas semuanya,” beber Budiar.
Oleh karena itu, Budiar saat ini berpesan agar masyarakat Kabupaten Malang lebih memerhatikan kesehatan dan kebersihan. Salah satunya membuat jamban yang lebih banyak dan menghindari buang air besar di sungai.
“Mungkin Open Defecation Free (ODF) atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS) ya, untuk membuat jamban yang lebih layak, jangan sampai langsung ke sungai,” tukas Budiar.
