JATIMTIMES - Harapan Bupati Malang HM Sanusi dalam rangka peningkatan anggaran belanja modal menuai respon dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang. Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi mengaku, dalam waktu dekat ini dewan akan menindaklanjuti apa yang diharapkan oleh Bupati Malang tersebut.
"Apa yang disampaikan Pak Bupati nanti akan kita coba tindaklanjuti dan pelajari, karena inikan baru disampaikan hari ini," ucapnya saat ditemui usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, Rabu (12/7/2023).
Baca Juga : Pemkab Malang Siapkan Rp 5 Miliar untuk Penanganan Bencana Banjir dan Longsor Malang Selatan
Sebagaimana diberitakan, dalam agenda penyampaian kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2024 tersebut, Sanusi menjelaskan besaran belanja modal adalah Rp 644.791.184.023.
Menurut Sanusi, nominal belanja modal tersebut butuh penyesuaian. Terutama untuk merealisasikan prioritas yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur. Sehingga Sanusi berharap belanja modal akan ditambah anggarannya.
"Maka format kemudian komposisi antara belanja operasional dan belanja modal nanti akan kita lihat lebih jauh dalam draft yang telah disampaikan kepada kami," ucap Darmadi saat menanggapi pengajuan Bupati Malang tersebut.
Dalam waktu dekat ini, Darmadi mengaku juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait. Termasuk dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).
"Tentunya nanti kita lihat, terkait belanja modal tersebut. Nanti juga akan kita komunikasikan dengan TAPD. Belanja modal yang dimaksud Pak Bupati itu adalah belanja modal yang seperti apa," jelasnya.
Menurut Darmadi, koordinasi dengan TAPD tersebut perlu dilakukan guna memastikan belanja modal apa yang diharapkan oleh Bupati Malang akan meningkat. Sebab terdapat beberapa indikator yang masuk dalam belanja modal tersebut.
"Karena di belanja modal itukan bermacam-macam, bisa pengadaan tanah, bisa pengadaan kendaraan dan sebagainya, itu semuanya masuk di belanja modal," terangnya.
Setelah membahas dengan TAPD, lanjut Darmadi, dewan akan melakukan penjajakan lebih lanjut sebelum kemudian merealisasikan apa yang menjadi harapan dari Bupati Malang tersebut.
"Kalau nanti yang dimaksud belanja modal misalkan untuk pengadaan barang dan sebagainya, nanti akan kita lihat di mana nanti akan membutuhkan tambahan atau pergeseran yang prioritas," imbuhnya.
Baca Juga : Warga 3 Desa Gotong Royong Perbaiki Jalan Ambrol Akibat Banjir dan Longsor di Tirtoyudo Malang
Namun jika apa yang dimaksud Bupati Malang ternyata bisa teratasi melalui belanja operasi, maka belanja modal tidak perlu mengalami penyesuaian.
"Karena di belanja operasi itu, bahwa tidak serta merta itu adalah untuk gaji dan operasional, karena biaya kegiatan program itu rermasuk belanja operasi," terangnya.
Selain itu, diterangkan Darmadi, prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang di sektor kesehatan, tidak semuanya teralokasi dari belanja modal. Namun juga bisa bersumber dari belanja operasi.
"Misalkan pengadaan obat di Dinas Kesehatan, itu juga masuk belanja operasi, bukan belanja modal. Termasuk salah satunya misalkan penanganan stunting, untuk pengadaan telur, gula daging itu juga masuk belanja operasi, bukan belanja modal," ungkapnya.
Lantaran beberapa pertimbangan itulah, dewan akan mempelajari dulu draf yang diajukan Bupati Malang. Jika memang membutuhkan tambahan, maka nantinya belanja modal akan mengalami penyesuaian.
"Akhirnya ini yang nanti akan kami pelajari lebih lanjut dari draft yang sudah disampaikan," pungkasnya.
