JATIMTIMES - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang memastikan bahwa 3 nama pejabat yang diusulkan menjadi Pj Wali Kota Malang telah terakomodir semuanya. Namun PKS enggan memberikan siapa 3 nama yang diusulkan tersebut.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang menyebut, satu dari tiga nama yang diusulkan adalah nama Sekda Kota Malang Erik Setyo Santoso. Sementara, DPRD Kota Malang pun telah menjaring 4 nama lain yang juga diusulkan oleh 5 fraksi lain.
Baca Juga : Pertama Kali Tandem, Pj Wali Kota Batu: Nikmati Kota Batu dari Ketinggian, Paralayang Solusinya
Yakni Diah Ayu Kusuma Dewi selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten 2) Pemkot Malang, Handi Priyanto Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang. Kemudian ada Subkhan selaku Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang dan Eko Sri Yuliadi selaku Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang.
"Kalau yang Pak Sekda iya memang kami usulkan, tapi kesepakatan internal (Fraksi PKS) agar tidak difloorkan (nama-nama yang diusulkan). Yang penting tiga nama yang kita usulkan sudah terakomodir semua," jelas Bayu, Minggu (9/7/2023).
Bayu mengatakan, sebelum diusulkan dan dilakukan penjaringan, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan pejabat yang bersangkutan. Terutama untuk memastikan kesediaan dan kesiapannya untuk diusulkan menjadi Pj Wali Kota Malang.
"Gambaran dari 3 nama yang kita usulkan memang internal, lalu dari komunikasi dengan mereka, bagaimana kesiapannya baru nanti langkah lanjutan mengerucut 3 nama. Harpannya kan bukan kepentingan satu atau dua fraksi, tapi kepentingan masyarakat," terang Bayu.
Menurutnya, ketiga nama yang diusulkan oleh Fraksi PKS itu sebelumnya telah dilakukan pembahasan secara mendalam di tataran internal fraksi. Dan tentunya dengan memperhatikan berbagai pertimbangan seperti kinerja dan rekam jejak selama menjabat di Pemkot Malang.
Baca Juga : Sambil Gowes Wali Kota Madiun Salurkan Bantuan Lansia dan Panen Raya Bawang Merah
"Lebih kepada track record dan reputasi, bagaimana komunikasi dengan dewan seperti apa. Itu yang kita lihat, walaupun belum sempurna, yang kita usulkan sudah mendekati apa yang diharapkan fraksi PKS," beber Bayu.
Untuk itu sejauh ini, pihaknya juga memastikan bahwa ketiga nama pejabat yang diusulkan juga telah memenuhi persyaratan atau kriteria yang tertuang dalam Permendagri nomor 4 tahun 2023. Sedangkan untuk selanjutnya, akan diserahkan kepada proses yang sedang berjalan.
"Kita tidak ada deal-deal khusus. Kalau dari kita sudah sepakat 3 nama itu yang terbaik. Berjalannya waktu, atau yang ditunjuk siapa kita harus legowo. Kalau memang sudah regulasi dan jalannya sudah benar dan terbaik, kita menerima, pasti akan kita kawal jalannya pemerintahan," pungkas Bayu.
