JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang telah memberikan jaminan kesehatan kepada 2.618.710 penduduknya melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan segmen kepesertaan penerima bantuan iuran daerah (PBID).
Hal itu ditegaskan Bupati Malang HM. Sanusi usai melakukan penandatanganan kerja sama dengan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang Roni Kurnia Hadi Permana terkait pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Malang di angka 98,70 persen per 1 Juni 2023.
Baca Juga : Digitalisasi Desa, Pemkab Malang Studi Replikasi ke Banyuwangi dan Gandeng Amazon
Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Malang ini mengatakan, Pemkab Malang terus berupaya melakukan percepatan untuk tercapainya suatu keadaan masyarakat yang bisa mendapatkan akses layanan dasar berupa jaminan kesehatan tanpa adanya rasa khawatir terkait finansial saat mengaksesnya.
"Saya sudah tanda tangani MoU dan sebanyak 2.618.710 penduduk Kabupaten Malang itu bisa mengakses layanan BPJS Kesehatan," ungkap Sanusi.
Menurut dia, dengan capaian UHC 98,70 persen atau 2.618.710 penduduk Kabupaten Malang yang telah dijamin oleh Pemkab Malang sebagai peserta PBID dalam program JKN, maka masyarakat hanya dengan perlu membawa kartu tanda penduduk (KTP) elektronik untuk bisa mendapatkan akses layanan kesehatan melalui program JKN.
"Sehingga cukup bawa KTP diakses itu di aplikasinya sudah keluar dan tidak perlu mengurus lagi BPJS Kesehatan," kata Sanusi.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang Tommie Herawanto menambahkan, sebanyak Rp 170 miliar dari APBD Kabupaten Malang digelontorkan untuk memberikan bantuan iuran kepada masyarakat sebagai peserta PBID. "Rp 170 miliar APBD (Pemkab Malang) untuk PBID BPJS Kesehatan," ujar Tommie.
Baca Juga : Pesan Wali Kota Madiun: Pembagian Daging Kurban Harus Tepat Sasaran
Pihaknya mengatakan, BPJS Kesehatan Cabang Malang telah menyerahkan data kepesertaan PBID kepada Pemkab Malang untuk dilakukan proses verifikasi dan validasi oleh masing-masing kepala desa di Kabupaten Malang.
"Mudah-mudahan dari verifikasi itu tidak sampai Rp 170 miliar. Hitungan saya tidak sampai Rp 100 miliar. Sehingga pelayanan selain di bidang kesehatan juga dapat maksimal," tandas Tommie.
