JATIMTIMES - Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto menyoroti tidak adanya dana bagi hasil usaha tambang ke Banyuwangi. Dia juga iri terhadap Bojonegoro yang mendapatkan dana bagi hasil tambang yang melimpah.
Menurut Michael, kucuran dana yang disetor ke Pemkab Bojonegoro bukan deviden, tetapi bagi hasil tambang minyak yang nilainya pernah sampai Rp 4 triliun setiap tahun.
Baca Juga : Warganet Tuding Jombingo Lakukan Penipuan, Bagaimana Cara Kerja Aplikasi Ini?
“Sedangkan di Banyuwangi ini, kita tidak dapat apa-apa. Setoran khusus untuk APBD itu Rp 0 dari tambang emas. Kita hanya mendapat bagi hasil dari pajak, bukan bagi hasil dari usaha tambang emas. Jadi, pajak saja yang kita kejar. Ini menurut saya makanya sering teriak-teriak itu, lihatlah di Bojonegoro sangat menguntungkan rakyat,” ujar ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi itu l kepada sejumlah wartawan di ruang lobi DPRD Banyuwangi.
Seperti yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Syukur Priyanto, semua desa di Bojonegoro mendapatkan bagian sampai Rp 2 miliar dalam bentuk bantuan keuangan fesa (BKD). Uang itu dari dana bahi hasil tambang.
Sedangkan di Banyuwangi, jangankan bantuan kas desa, dana bagi hasil tambang tidak ada yang masuk APBD. “Yang saya harapkan ya pemilik tambang emas itu mulai berpikir dan harus melihat tambang-tambang lain di Jawa Timur. Seharusnya begitu. Harusnya seperti yang ada di Bojonegoro,” imbuh Michael.
Michael mengatakan sudah ke Bojonegoro dan berupaya beberapa kali menyadarkan hal tersebut untuk Banyuwangi. Tetapi sampai sekarang masih belum ada hasilnya. ”Mudah-mudahan dengan Wlwakil ketua DPRD Bojonegoro di sini, bisa mengungkap atau paling tidak membantulah mengetuk hati pemegang saham. Atau menjadi stimulan bagi Pemkab Banyuwangi untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar dari adanya tambang emas demi kepentingan rakyat,” tandas Michael.
Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Syukur Priyanto juga bercerita bahwa pada 2004, saat awal menjadi anggota dewan, Bojonegoro penuh dengan keterbatasan APBD. Saat itu APBD Bojonegoro baru kisaran Rp 500-600 miliar.
“Alhamdulillah pada tahun 2007-2008 ada namanya undang-undang tentang bagi hasil atau undang-undang partisipasi interest (PI). Di mana daerah-daerah penghasil minyak itu diberikan ruang untuk menginvestasikan uangnya atau punya saham di situ. Alhamdulillah kita punya saham 4,6 persen,” jelas mantan honorer tenaga kesehatan itu.
Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, 2011-2012 proses eksplorasi minyak ini berjalan. alakhirnya pada 2012 Kabupaten Bojonegoro sudah bisa menikmati hasil dari tambang minyak yang ada.
Mulai 2012, APBD Bojonegoro berangsur merangkak naik mulai dari Rp 1,2 triliun. Kemudian tahun berikutnya Rp 2,2 triliun, Rp 3 triliun sekian dan mendekati angka Rp 7 triliun pada tahun 2023.
Capaian APBD yang sangat tinggi tersebut, lanjut Syukur, selain pendapatan asli daerah (PAD) yang mendekati angka Rp 300 miliar, karena ada beberapa pendapatan yang mungkin tidak dimiliki oleh kabupaten/kota lain.
Baca Juga : Panduan Mudah Daftar Dana Bantuan DTKS Jakarta
“Pendapatan ini berupa dana bagi hasil migas (DBH migas) yang kita terima pada tahun ini kisaran Rp. 2 triliun. Ini kami peroleh 6 dari apa yang diperoleh pemerintah pusat. Kemudian di luar itu Kabupaten Bojonegoro juga mendapat deviden dari pengelolaan minyak karena kita punya saham di situ berupa 4,6 persen yang rata-rata yang kita peroleh setiap tahun pada kisaran kurang lebih Rp 80 sampai Rp.100 miliar,” tambah Syukur.
Syukur menambahkan, sebenarnya yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Rp 300 miliar. Namun karena pada saat tidak punya uang untuk saham, maka meminjam kepada pihak ketiga.
Kemudian sampai detik ini, capaian Rp 7 triliun memang capaian tertinggi sepanjang sejarah Kabupaten Bojonegoro. Dan 4 tahun berturut-turut, sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) atau uang yang tidak terpakai setiap tahun kisaran Rp 2 sampai Rp 3 triliun," ungkap Syukur.
“Tahun ini saja Rp 3 triliun, tahun kemarin juga Rp 3 triliun silpa-nya. Lha ini ini tentu sangat luar biasa bagi Kabupaten Bojonegoro. Makanya dalam 5 tahun terakhir ini, pembangunan fisik atau infrastruktur di Bojonegoro ini sangat luar biasa,” tambahnya.
Syukur menuturkan setiap tahun Bojonegoro membangun jalan cor di atas 100 kilometer. Setiap tahun kurang lebih Rp 1 triliun yang digunakan membangun jalan. Rata-rata jalan beton cor dan jalan aspal hotmik. Juga pembangunan infrastruktur maupun gedung dan sektor-sektor yang lain.
Yang tidak kalah penting, lanjut Syukur, pihaknya menyadari bahwa minyak ini adalah sumber daya alam yang tidak terbarui. Ketika minyak habis, pendapatan juga habis. "Oleh sebab itu, biar berkah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa bagi hasil minyak ini tidak hanya bisa dinikmati oleh masyarakat Bojonegoro saat ini, tetapi juga berpikir bagaimana 20 tahun ke depan setelah minyak ini habis. Makanya akan menginvestasikan dana yang kita miliki ini dalam bentuk dana abadi,” imbuhnya.
Pemerintah Bojonegoro sedang merancang dana abadi pendidikan dan berikhtiar selama 4-5 tahun akan mengumpulkan dana kurang lebih Rp 3 sampai Rp 4 triliun berupa dana abadi pendidikan yang deviden dari dana Rp 3-4 triliun tersebut yang akan digunakan untuk membiayai pendidikan di Kabupaten Bojonegoro. “Semua tingkatan mulai SD, SMP, SMA/SMK sampai ke perguruan tinggi akan kita gratiskan semua,” pungkas Syukur.
