JATIMTIMES - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengungkapkan kejengkelannya soal kualitas belanja kementerian dan lembaga. Jokowi lantas mengatakan jika beberapa kasus anggaran kementerian dan lembaga yang kebanyakan dipakai buat honor dan perjalanan dinas.
Kepala negara itu lantas mengingatkan agar setiap rupiah uang yang dikeluarkan pemerintah harus bisa dirasakan masyarakat. Ia berkata, jangan sampai pengeluaran pemerintah hanya digunakan untuk birokrasi dan proses-proses kebijakan saja, namun harus ada hasil yang bisa dirasakan langsung ke masyarakat.
Baca Juga : Ditinggal Belanja, Dua Rumah di Turen Kebakaran
"Saya perlu mengingatkan setiap rupiah uang rakyat harus dirasakan sepenuhnya oleh rakyat. Tertib administrasi itu penting tetapi yang jauh lebih penting adalah apa kemanfaatannya untuk rakyat, apa yang dirasakan oleh masyarakat," ungkap Jokowi dalam acara Penyerahan LHP LKPP dari BPK di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (26/6/2023).
Lebih jauh ia kemudian mencontohkan kembali penganggaran yang tidak berkualitas. Di salah satu provinsi ada program penyuluhan pertanian yang tujuan programnya adalah untuk meningkatkan kualitas SDM pertanian. Namun sayangnya ketika dilihat anggarannya, dari Rp 1,5 miliar uang APBD yang dianggarkan, Rp 1 miliar di antaranya digunakan untuk perjalanan dinas.
"Saya berikan contoh, ini sudah saya sampaikan di BPKP saya ulang lagi, di beberapa provinsi kabupaten kota penyuluhan pertanian ini APBD Provinsi nggak usah saya sebut provinsi mana, Tujuannya untuk meningkatkan kualitas SDM pertanian, total anggaran Rp 1,5 miliar, Rp 1 miliar untuk perjalanan dinas," kata Jokowi.
Untuk contoh yang lainnya ada program pengembangan UMKM di salah satu kabupaten. Dari total anggaran APBD yang dikucurkan Rp 2,5 miliar, sebanyak Rp 1,9 miliar di antaranya digunakan untuk honor dan perjalanan dinas.
"Yang kedua contoh lagi, pengembangan UMKM, ini di APBD kabupaten, tujuannya untuk pengembangan usaha mikro. Total anggaran Rp 2,5 miliar, Rp 1,9 miliar untuk honor dan perjalanan dinas,. Bayangkan berapa nggak ada 20% yang betul-betul dipakai untuk pengembangan usaha mikro," ungkap Jokowi.
Ada juga anggaran pembangunan balai penyuluhan pertanian yang dianggarkan di tingkat APBD Kabupaten. Dari total anggaran Rp 1 miliar, sebanyak Rp 734 juta dipakai untuk perjalanan dinas dan rapat.
"Ketiga, ada tujuannya membangun dan merehab balai penyuluhan pertanian. Anggarannya Rp 1 miliar, Rp 734 juta untuk honor perjalanan dinas dan rapat-rapat, saya nggak tahu ini berapa puluh kali rapat-rapat," ujar Jokowi.
Sementara sebelumnya Jokowi juga pernah menyoroti penggunaan miliaran rupiah anggaran yang tidak benar. Ia mengatakan dari miliaran anggaran itu dihabiskan untuk perjalanan dinas.
"Contoh, ada anggaran stunting, Rp10 miliar, coba cek lihat betul untuk apa Rp10 miliar itu? Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, dibelikan susu, dibelikan protein, dibelikan sayuran Rp10 miliar. Coba dilihat detil,” katanya di Rakornas BPKP, Jakarta Timur, Rabu (14/6).
“Saya baru saja minggu yang lalu, saya cek di APBD Mendagri, coba saya mau lihat. Rp10 miliar untuk stunting. Cek. Perjalanan dinas Rp3 miliar, rapat-rapat Rp3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa blablabla Rp2 miliar, yang bener-bener untuk beli telur itu enggak ada Rp2 miliar," tambahnya.
Menurutnya, banyak istilah-istilah penggunaan anggaran yang aneh dan tidak sesuai sasaran. Dia menyayangkan penggunaan anggaran yang tidak konkret tersebut. Oleh karena itu, ia berpesan bahwa kegiatan pengawasan intern harus mengubah orientasinya dari sekadar prosedur menjadi hasil.
"Hal-hal seperti ini yang perlu diawasi betul, diidentifikasi masalahnya, berikan rekomendasi, dampingi, kawal, agar betul-betul anggaran kita ini produktif betul," kata Jokowi.
Ia menambahkan, langkah pengawasan penting dilakukan supaya anggaran yang digelontarkan benar-benar produktif. "Agar betul-betul anggaran kita ini produktif betul, sekali lagi kita ini bersaing dengan negara-negara lain," ujar Jokowi.
Untuk mengatasi persoalan ini, Jokowi menyebut, dibutuhkan peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP diminta serius mengawasi penganggaran dan penggunaan APBN serta APBD di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah. Presiden berpesan agar pengawasan difokuskan pada orientasi hasil.
Dia ingin, alokasi APBN dan APBD lebih tepat guna ke masyarakat, bukan malah fokus ke rapat atau perjalanan dinas. "Hal-hal seperti ini yang perlu diawasi betul, diidentifikasi masalahnya, berikan rekomendasi, dampingi, kawal, agar betul-betul anggaran kita ini produktif betul," kata Jokowi.
