JATIMTIMES - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang menargetkan jumlah desa dengan status mandiri bertambah di tahun 2023 hingga berjumlah 150 desa.
Penetapan status mandiri tersebut berdasarkan penilaian dari Indeks Desa Membangun (IDM) milik Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT) RI.
Baca Juga : Bolehkah Keluarga Memakan Daging Kurban Kita Sendiri? Berikut Penjelasan Buya Yahya
Kepala DPMD Kabupaten Malang Eko Margianto menyampaikan, terkait status desa di Kabupaten Malang. Semuanya ditetapkan oleh Kementerian Desa PDTT RI melalui penilaian dari data yang telah masuk di sistem IDM.
"Jadi desa itu melakukan input dulu, input selesai dinilai kementerian, hasilnya nanti akan ada SK Menteri Desa PDTT RI," ungkap Eko, Senin (12/6/2023).
Pihaknya menyebutkan, pada tahun 2022 lalu, telah muncul hasil penilaian dari Kementerian Desa PDTT melalui IDM yang menetapkan sebanyak 91 desa di Kabupaten Malang berstatus sebagai desa mandiri, 241 desa berstatus sebagai desa maju dan 46 desa berstatus sebagai desa berkembang.
"Karena 91 desa berstatus mandiri itu (penilaian) tahun 2021 muncul di 2022, nanti yang (penilaian) tahun 2022 munculnya di 2023. Target kami tahun ini naik menjadi 150 (desa berstatus mandiri)," jelas Eko.
Selain menargetkan jumlah desa berstatus desa mandiri bertambah, mantan Camat Dau ini juga menargetkan pada pengumuman penilaian IDM dari desa-desa di Kabupaten Malang, jumlah desa berstatus berkembang yakni zero atau nol.
"(Desa) berkembang sekarang ada 46, mandiri 91, sisanya 241 (berstatus) maju. Target kita yang berkembang itu jadi maju. Karena kuncinya ini pada saat teman-teman melakukan input pada Aplikasi IDM," terang Eko.
Sementara itu, untuk mencapai target hingga 150 desa berstatus mandiri dan nol desa berstatus berkembang, DPMD Kabupaten Malang terus melakukan penguatan terhadap pemahaman petugas admin untuk melakukan pengisian pada Aplikasi IDM.
Baca Juga : Konser 3 Dekade Perjalanan Cinta Ari Lasso, Siap Guncang Malang hingga Solo
Di mana hal itu telah dilakukan oleh DPMD Kabupaten Malang dengan melibatkan 378 admin pengisian IDM di Pendapa Agung Kabupaten Malang. Selain itu, pihaknya juga melakukan asistensi kepada Person In Charge (PIC) atau penanggung jawab untuk masing-masing wilayah.
"Kita adakan asistensi dengan teman-teman PIC TAPM (Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat) untuk pendamping di tingkat kabupaten, terkait isian-isian IDM yang sekarang sedang berjalan," tutur Eko.
Sebagai informasi, di Kabupaten Malang terdapat enam orang yang bertindak sebagai Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM). Yakni Winartono (Koordinator TAPM Kabupaten Malang), Esti Pratiwi, Hendri Khairuddin, Hendro Kusuma Jaya, Faisal dan Yuristiarso Hidayat.
Untuk Esti Pratiwi bertanggung jawab di wilayah Bululawang, Gondanglegi, Kepanjen, Pagelaran, Ampelgading dan Tirtoyudo. Lalu, Hendri Khairuddin bertanggung jawab untuk wilayah Dau, Karangploso, Kasembon, Ngantang, Pujon, Wagir dan Singosari.
Kemudian Hendro Kusuma Jaya bertanggung jawab di wilayah Bantur, Donomulyo, Gedangan, Pagak, Sumbermanjing Wetan dan Turen. Lalu Faisal bertanggung jawab untuk wilayah Jabung, Poncokusumo, Tajinan, Tumpang, Dampit, Wajak dan Lawang. Serta Yuristiarso Hidayat yang bertanggung jawab untuk wilayah Kalipare, Kromengan, Ngajum, Wonosari, Sumberpucung, Pakis dan Pakisaji.
