JATIMTIMES - Di momentum Hari Otonomi Daerah ke-27 tahun 2023 yang mengusung tema "Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul", Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto menginginkan agar Kabupaten Malang dapat menjadi daerah yang mandiri dengan memanfaatkan segala potensi yang tersedia.
Hal itu disampaikan Didik usai menjadi inspektur upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 tahun 2023 di halaman Pendapa Agung Kabupaten Malang, yang berlokasi di Jalan KH Agus Salim, Klojen, Kota Malang.
Baca Juga : Pj Wali Kota Batu Minta Camat, Lurah, Kades Perhatikan Sampah di Wilayahnya
"Otonomi ini satu di antaranya kan bagaimana membangun semangat kinerja daerah. Daerah ke depan harus semakin mandiri, tidak boleh lagi bergantung pada DAU (Dana Alokasi Umum)," ungkap Didik, Sabtu (29/4/2023).
Pejabat publik yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tunjungtirto kurang lebih selama 17 tahun pada tahun 1997-2013 ini mengatakan, untuk mengurangi ketergantungan pada DAU dari pemerintah pusat, pihaknya juga berkomitmen akan terus mengembangkan segala potensi yang ada.
Di mana pengembangan potensi ini utamanya yang dapat menambah jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang. Hal itu akan berpengaruh pada pembangunan di Kabupaten Malang.
"Maka bagaimana daerah itu juga mulai memberdayakan seluruh kemampuannya. Melalui unit-unit yang dimungkinkan bisa menghasilkan pendapatan asli daerah. Sehingga ke depan daerah-daerah harus lebih berdaya," jelas Didik.
Selain itu, pihaknya juga terus melakukan koordinasi dan penguatan jajaran di bawahnya agar terus memaksimalkan potensi yang dimiliki agar dapat menambah jumlah PAD Kabupaten Malang. Dengan begitu, ketergantungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang terhadap pemerintah pusat melalui DAU, akan semakin berkurang.
Baca Juga : Tanaka hingga Potensi Kopi Peninggalan Belanda, Wisata yang Wajib Dikunjungi Saat ke Malang
"Ke depan jika semua potensi daerah ini bisa dimaksimalkan, ketergantungan terhadap pusat melalui DAU itu bisa sedini mungkin secara perlahan-lahan akan kita kurangi," ujar Didik.
Lebih lanjut, pihaknya pun mengaku optimis bahwa Kabupaten Malang dapat menjadi salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur (Jatim) yang mandiri tanpa ada ketergantungan terhadap DAU dari pemerintah pusat.
"Pendapatan asli daerah kita, mohon maaf dari Rp 430 (miliar), hari ini sudah tembus di angka Rp 800 (miliar) itu juga merupakan bagian dari wujud (memaknai otonomi daerah)," tandas Didik.
