JATIMTIMES - Sejumlah dusun menjadi sasaran Bupati Malang HM. Sanusi bersama rombongan dalam kunjungannya pada Sabtu (1/4/2023) siang. Setidaknya ada 5 dusun di Kecamatan Bantur dan Kalipare yang menjadi sasaran kunjungan.
Bupati Malang HM. Sanusi mengatakan, kunjungan tersebut ia maksudkan untuk memastikan kehidupan masyarakat yang berada di dusun yang terbilang terpencil itu. Terutama untuk menyusun rencana penanganan kemiskinan ekstrem.
Baca Juga : Pj Wali Kota Batu Serahkan BPNT Gelombang Pertama untuk 121 Kepala Keluarga
"Untuk memastikan, di dusun yang masih terpencil itu kehidupannya seperti apa. Sehingga dalam perencanaan Pemkab Malang bisa lebih lebih fokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem," ujar Sanusi.
Untuk itu, pada kesempatan tersebut pihaknya juga menyalurkan sejumlah bantuan berupa bahan pokok. Totalnya, ada sebanyak 72 KK yang termasuk dalam keluarga kurang mampu yang tersebar di 5 dusun itu.
Di Kecamatan Kalipare, ada sebanyak 57 KK yang menjadi sasaran. Rinciannya, 20 KK di Dusun Krajan, dan 12 di Dusun Alas Tledek. Kemudian di Desa Sumberpetung, sebanyak 15 KK di Dusun Pondok Kobong dan 10 KK di Dusun Banduarjo.
Sementara di Kecamatan Bantur, totalnya ada sebanyak 15 KK. Kelimabelas KK ini berada di RT 08/RW 01 Dusun Krajan Desa Srigonco.
Sementara bantuan sembako yang diberikan adalah beras total 15 kilogram, mie instant 1 karton, gula, kecap dan minyak goreng. Dalam penyaluran bantuan ini, Pemkab Malang juga didukung oleh Baznas Kabupaten Malang.
Selain itu, dalam kesempatan tersebut pihaknya juga berupaya untuk menyelaraskan apa yang menjadi kebutuhan warga dengan program yang akan dirancang Pemkab Malang.
Baca Juga : Pemkot Batu Canangkan Pekarangan Pangan Lestari
Maka dari itu, dalam kesempatan tersebut Bupati Malang HM. Sanusi yang didampingi Wakil Bupati (Wabup) Malang Didik Gatot Subroto, juga diikuti sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Diantaranya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP), Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH), Dinas Permberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan pihak Muspika terkait.
