JATIMTIMES - Pada hari pertama pelaksanaan Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) 2023, tercatat transaksi pembelian produk dalam negeri mencapai Rp36,18 triliun.
Business Matching PDN 2023 yang diselenggarakan di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Kamis (16/03/2023) menargetkan capaian realisasi pembelian produk dalam negeri oleh lembaga negara, kementerian/lembaga, pemerintah faerah dan BUMN/BUMD, badan usaha tertentu senilai minimal Rp 250 triliun.
Baca Juga : Polres Pamekasan Amankan 6 Pengedar Narkoba, 1 Perempuan Statusnya Residivis
“Kami optimistis transaksi pembelian PDN dapat melampaui target Rp 250 triliun, mengingat potensi penyerapan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah mencapai Rp 622,55 triliun,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
Di kategori kementerian, terdapat Kementerian Pertahanan yang sementara menempati posisi pertama penyerapan komitmen PDN sebesar Rp 7,36 triliun. Disusul Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp 5,56 triliun serta Kementerian Hukum dan HAM senilai Rp 2,53 triliun.
Dalam kategori pemerintah daerah, Pemprov DKI Jakarta menduduki peringkat pertama penyerapan komitmen PDN dengan nominal Rp 436 miliar. Disusul oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masing-masing sebesar Rp 346 miliar dan Rp 258 miliar.
“Penyerapan komitmen PDN dapat dipantau secara actual time melalui situs lkpp.bigbox.co.id/public/page/id/860,” jelas menperin.
Menurut situs tersebut, pengadaan tertinggi yang tercakup dalam perencanaan belanja PDN oleh kategori kementerian adalah pekerjaan konstruksi dengan angka Rp 171,68 triliun. Disusul belanja barang Rp 92,06 triliun dan belanja jasa lainnya Rp 49,04 triliun.
Selain itu, pada perencanaan belanja PDN kategori pemerintah daerah, pengadaaan terbesar adalah pada pekerjaan konstruksi dengan nominal Rp177,37 triliun. Selanjutnya, disusul oleh belanja barang Rp 126,77 triliun) dan belanja jasa lainnya Rp 63,55 triliun.
“Dalam pelaksanaan Business Matching ini, kami mempertemukan instansi pengguna dengan perusahaan industri di dalam negeri yang memiliki produk-produk sesuai dengan kebutuhan,” tambah Menperin Agus.
Baca Juga : Mendag Musnahkan Barang Impor Bekas Senilai Rp 10 Miliar, Netizen: Coba Importir Beras Juga Dimusnahkan
Belanja PDN, sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Business Matching, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan memperkuat daya saing industri di tanah air.
Sejalan dengan itu, menperin menekankan perlunya pemetaan kebutuhan barang/jasa di instansi sejak awal. “Business Matching Belanja PDN juga diharapkan dapat memetakan kebutuhan barang pada pengadaan barang/jasa yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD pada tahun 2023, sehingga produsen dalam negeri bisa memanfaatkan peluang yang ada,” jelas menperin.
Business Matching Belanja PDN 2023 dijadwalkan akan berlangsung hingga 17 Maret 2023 dan akan ditutup oleh Kementerian Perindustrian.
