JATIMTIMES - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi soal biaya kereta cepat Bandung-Jakarta yang mengalami pembengkakan atau cost overrun.
Jokowi mengatakan, mau bagaimanapun pemerintah harus tetap pro terhadap transportasi masal. "Kita ini harus pro kepada transportasi masal," kata Jokowi di Jakarta International (JI) Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (16/2/2023).
Baca Juga : Dokter Spesialis Paru RSI Unisma Beri Penjelasan soal PPOK, Apa Itu?
Lebih lanjut, Jokowi mewanti-wanti agar tidak pro pada kendaraan pribadi. Sebab, pro terhadap transportasi masal seperti kereta cepat merupakan keharusan bagi kota besar.
"Hati-hati, jangan pro pada kendaraan pribadi meski ini di IIMS. Pro pada transportasi masal, sehingga MRT, LRT, kereta api, kereta api cepat, menjadi sebuah keharusan bagi kota-kota besar agar moda transportasi terintegrasi di dalam kota maupun dari kota ke kota. Sehingga orang tidak cenderung pada mobil pribadi," papar dia.
Sebelumnya, Indonesia dan China telah sepakat mengenai besaran membengkaknya nilai proyek atau cost overrun kereta cepat Jakarta-Bandung.
Menurut Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, besaran nilai cost overrun yang disepakati sebesar USD 1,2 miliar atau sekitar Rp 18 triliun.
Angka itu lebih rendah dari hitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan kereta cepat Jakarta-Bandung bengkak sebesar USD 1,49 miliar atau Rp 21,8 triliun (kurs Rp 15.600).
Baca Juga : Erick Thohir Resmi Jadi Ketua Umum PSSI 2023-2027
Namun, menurut Kartika, nilai itu berada di atas hitungan China sebesar USD 980 juta atau sekitar Rp 15,2 triliun.
"Jadi kereta cepat kita sepakat dengan China angkanya itu USD 1,2 billion. Kita sedang rapikan. Memang ada beberapa item soal kajian pajak, biaya clearing frekuensi, dan sebagainya," ungkap Kartika dalam rapat kerja dengan komisi VI DPR, Senin (13/2).
