JATIMTIMES - Proyek atau cost overrun Kereta Cepat Jakarta-Bandung mengalami pembengkakan dana. Akibatnya, saat ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah mengajukan pinjaman US$ 550 juta atau Rp 8,3 triliun (kurs Rp 15.235) ke China Development Bank (CDB).
"Dana kesepakatan angka US$ 1,2 miliar ini sudah diskusikan dengan BPKP untuk setujui di komite. Nah itu porsi loan itu sekitar US$ 550 juta peminjamannya sedang kita ajukan ke CDB. Kita sedang diskusikan struktur final dan harganya," ucap Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo kepada awak media saat ditemui usai rapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (13/2/2023).
Baca Juga : Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Minta Sinergitas Lansia dengan Kaum Muda Diperkuat
Kartika selanjutnya mengungkap target pinjaman itu diputuskan dua pekan ke depan. Bahkan, ia juga menyebut jika pinjaman untuk PT KAI (Persero) akan diturunkan dalam bentuk ekuitas ke KCIC.
"Porsi (penambalan) kita porsikan porsi loan-nya, porsi loan-nya kan 75%, dari porsi loan 75% itu 60% - 40% kan, 60% dari kita, 40% dari China. Porsi loan-nya 75% kali US$ 1,2 miliar dikalikan 60% yang porsi kita sekitar US$ 550 juta," jelasnya.
Pada kesempatan itu juga, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa dalam bengkaknya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak dikorupsi.
Ia juga mengatakan, bengkaknya proyek ini karena berbagai hal, terutama kenaikan kebutuhan proyek.
"Apapun yg terjadi pada saat COVID itu kan pembangunan harus dijalankan tetapi tidak bisa maksimal, karena situasi COVID. Lalu kita lihat juga supply chain rantai pasok sangat terganggu, artinya harga-harga komoditas tinggi termasuk besi, itu termasuk dalam cost overrun, ini yang penting," jelasnya.
Sebelumnya, China dan juga Indonesia telah sepakat dengan besaran bengkak proyek atau cost overrun kereta cepat Jakarta-Bandung.
Baca Juga : Di Arab Saudi, Ketua Fraksi Gerindra Jatim Disambati PMI Banyak yang Jadi Pekerja Ilegal
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan nilai pembengkakan yang disepakati US$ 1,2 miliar atau Rp 18 triliun.
Menurut Kartika, angka tersebut jauh lebih rendah dari hitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung bengkak sebesar US$ 1,49 miliar atau Rp 21,8 triliun (kurs Rp 15.600). Namun, jumlah bengkak itu berada di atas hitungan China US$ 980 juta atau Rp 15,2 triliun.
"Jadi kereta cepat kita sepakat dengan China angkanya itu US$ 1,2 billion. Kita sedang rapikan, memang ada beberapa item soal kajian pajak, biaya clearing frekuensi dan sebagainya," ungkap Kartika dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR.
