JATIMTIMES- Nilai rapor kepatuhan pelayanan publik Kota Mojokerto tahun 2021 adalah 58,40, sementara pada tahun 2022 adalah 63,67. Sehingga ada kenaikan sebesar 5,27 poin di bawah tangan dingin Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menggandeng Ombudsman RI menggelar pemaparan dan sharing session atas hasil penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2022 di Sabha Mandala Madya Pemerintah Kota Mojokerto, Rabu (08/12/2023).
Baca Juga : Kendalikan Inflasi, Pemkot Kediri Gelontorkan 16 Ton Beras Lewat OPM
Dalam kesempatan ini, Kepala Keasistenan Utama Menejemen Pencegahan Maladministrasi (KUMPM) Ombudsman RI Heru Kriswahyu terkesan dengan keseriusan Pemkot Mojokerto dalam meningkatkan layanan publik.
"Kami dari Ombudsman RI terima kasih atas sambutan luar biasa, apresiasi juga untuk seluruh pejabat di lingkungan Pemkot Mojokerto yang sangat antusias mengikuti sharing session pada siang hari ini. Ini menunjukkan bahwa jajaran OPD yang ada di Pemkot Mojokerto memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang semakin baik," ujar Heru.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Timur, Agus Muttaqin mengapresiasi respon cepat Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dalam menindaklanjuti atas nilai rapor tersebut.
"Kami ucapkan apresiasi respon dari bu wali ketika kami mengirimkan rapor itu dan saat itu juga ditindaklanjuti. Hari Jumat menerima rapor terkait penilaian kepatuhan, hari Sabtu pas pada hari libur bu wali mengumpulkan semua SKPD dan menyampaikan. Kami terus terang sangat terkesan, bahwa benar-benar serius melakukan pembenahan kualitas pelayanan publik," ungkap Agus.
"Intinya, Ombudsman mengapresiasi tindak lanjut yg dilakukan Wali Kota Mojokerto terhadap hasil penilaian kepatuhan sedang standar pelayanan publik terhadap UU No 25 Tahun 2009," imbuh dia.
Sementara itu Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan, melalui forum sharing session tersebut ia berharap akan ada peningkatan komitmen untuk perbaikan kualitas pelayanan publik di Kota Mojokerto.
"Melalui forum ini saya berharap kita semuanya nanti bisa meningkatkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kita menjadi lebih baik dan ke depan menjadi yang terbaik di Indonesia," ucapnya.
Baca Juga : Lomba Kompetensi Siswa Tahun 2023 Resmi Dibuka, Begini Pesan Bupati Jember
Sosok wali kota yang akrab disapa Ning Ita ini bahkan bertekad ingin menjadikan Kota Mojokerto sebagai barometer tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik terbaik di Indonesia.
"Ini bukan sebuah cita-cita yang muluk-muluk yang selalu saya sampaikan dalam berbagai kesempatan. Kota kita ini kecil, maka tentu kita bisa mengupayakannya menjadi yang terbaik dan maksimal," tegasnya.
Melalui forum ini, Ning Ita mengajak seluruh OPD memanfaatkan kesempatan sharing session bersama Ombudsman RI dan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Timur demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Mojokerto.
Hadir dalam forum strategis ini, Sekretaris Daerah Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo, seluruh asisten, staf ahli, Kepala OPD, serta seluruh Camat dan Lurah se-Kota Mojokerto.
Perlu diketahui, Ombudsman merupakan sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dalam mengawasi pelayanan publik. Ombudsman sendiri berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah, baik pusat maupun daerah.
