JATIMTIMES – Sekitar 1.200 tenaga honorer di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember yang tergabung dalam FHTK (Forum Honorer Tenaga Kesehatan), Minggu (5/2/2023) menggelar silaturrahmi di Desa Lembengan, Kecamatan Kalisat. Mereka menghadirkan kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan plt kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
Dwi Rendra selaku ketua FHTK, dalam kesempatan tersebut, menyatakan silaturahmi ini untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan. Sebab, nasib honorer tenaga kesehatan di Kabupaten Jember seperti dianaktirikan tanpa diperhatikan nasib dan statusnya oleh pemerintah.
Baca Juga : Beli Solar Subsidi Wajib Tunjukkan QR Code Subsidi Tepat, Ini Penjelasannya
“Kami honorer dari tenaga kesehatan seperti terabaikan. Pemerintah cenderung lebih memperhatikan tenaga honorer dari tenaga pendidikan. Tahun 2022, ribuan tenaga honorer sudah mendapat SK bupati. Sedangkan kami honorer di tenaga kesehatan masih belum tersentuh,” ujar Rendra.
Rendra menyatakan, silaturahmi yang digelar dengan menghadirkan sejumlah pemangku kebijakan, seperti kepala BKPSDM, kepala Dinas Kesehatan, ketua DPRD beserta Komisi D, sebagai bentuk aspirasi tenaga honorer kesehatan dalam memperjuangkan nasibnya.
Bahkan menurut Rendra, tuntutan tenaga honorer kesehatan, dalam memperjuangkan hak dan nasibnya agar mendapat SK dari bupati, merupakan harga mati yang harus terpenuh pada tahun 2023 ini.
“Keinginan kami mendapat SK dari bupati seperti guru honorer lainnya adalah tuntutan harga mati. Kami mendesak bupati segera menerbitkan SK untuk kami karena sudah banyak dari kami yang mengabdi puluhan tahun, bahkan sudah ada yang pensiun,” ungkap Rendra.
Sukowinarno, kepala BKPSDM Kabupaten Jember, menyikapi keinginan honorer tenaga kesehatan untuk mendapat SK dari bupati. Dia menyatakan menyampaikan apa yang diinginkan oleh tenaga honorer kesehatan ke bupati dan juga badan anggaran.
“Terkait keinginan tenaga honorer di kesehatan, tentu kami tidak bisa memutuskan sendirian. Kami akan menyampaikan ke Bupati dan membahas keinginan persoalan ini bersama stakeholder lainnya, seperti badan anggaran, karena menyangkut dengan APBD,” ujar Sukowinarno.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dr Koeshar Yudyarto yang juga hadir dalam kesempatan tersebut. Dia menyatakan pihaknya akan melakukan pendataan terlebih dahulu jumlah honorer yang ada di Dinas Kesehatan dan membicarakannya bersama dengan stakeholder yang lain.
Kegiatan silaturahmi ini sempat disayangkan oleh seluruh tenaga honorer kesehatan. Sebab, tidak hadir satu pun anggota DPRD Kabupaten Jember, terutama dari Komisi D yang membidangi Klkesehatan dan pendidikan.
Baca Juga : DPRD Kota Malang Dorong Pemkot Malang Naikkan Insentif Kader Posyandu
“Saya berharap ada wakil kami di DPRD yang hadir di forum ini. Tapi sayangnya, tidak satu pun anggota Komisi D yang hadir. Mereka hanya membutuhkan kami saat kampanye. Tapi saat kami butuh, tidak ada yang hadir. Akan kami ingat janji politiknya,” ujar Wulan, salah satu tenaga kesehatan.
Belum ada pernyataan resmi dari ketua Komisi D DPRD Jember alasan tidak hadir dalam forum yang dihadiri oleh ratusan honorer tenaga kesehatan yang mewakili 1.200 anggota itu. Namun sejumlah anggota Komisi D memberikan pernyataan alasan tidak hadir dalam forum tersebut.
Seperti yang disampaikan oleh Gembong Konsul Alam dari Partai Nasdem. Menurut Gembong, ketidakhadiran anggota Komisi D dalam forum honorer tersebut disebabkan tidak adanya persiapan yang matang serta undangan yang diterima juga mendadak melalui aplikasi Whatsapp.
“Saya kemarin memang melihat ada slayer (pemberitahuan via gambar) yang beredar bahwa akan ada pertemuan antara tenaga honorer kesehatan dengan kepala dinas terkait dan komisi D. Saat itu kami belum mendapat tembusan atau undangan, terus muncul lagi slayer yang sama, cuma tidak mencantumkan komisi D, sehingga kami menganggap pertemuan tersebut bersifat internal,” ujar Gembong.
Karena ketidakjelasan undang, Gembong memutuskan pada hari Minggu mengikuti kegiatan lain, yakni kerja bhakti bersama warga membersihkan area pemakaman di desanya. Namun pada pukul 12.59, undang berupa file dikirim oleh pendamping komisi ke group Whatsapp.
“Undangannya mendadak, juga pada hari minggu. Itu alasan kami tidak hadir, namun kami sangat mendukung dengan apa yang diperjuangkan oleh honorer kesehatan. Terrlebih pada tahun ini, anggaran pendidikan dan kesehatan di APBD Jember, mendapat posri perioritas oleh bupati,” pungkas Gembong.
