JATIMTIMES - Wali Kota Malang Sutiaji menekankan kepada seluruh perangkat daerah agar terus berkolaborasi dan bersinergi dalam memantapkan upaya pemulihan ekonomi di Kota Malang.
Arahan tersebut juga sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada seluruh kepala daerah dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) se-Indonesia di Sentul International Convention Center (SICC), Selasa (17/1/2023) lalu.
Baca Juga : Plt Bupati Nganjuk Curi Perhatian Promosikan Minuman Khas Daerah di Acara Istigosah PDIP Jatim
Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang itu menyampaikan, terdapat delapan Rancangan Prioritas dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2024. Salah satunya perihal ekonomi.
"Pemantapan pemulihan ekonomi dan penguatan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui integrasi pembinaan usaha mikro serta ekonomi kreatif," ungkap Sutiaji kepada JatimTIMES.com.
Selain itu, dalam rangka pemantapan pemulihan ekonomi masyarakat di Kota Malang, Sutiaji meminta penguatan peran badan usaha milik daerah (BUMD) untuk mendukung prioritas RKPD Kota Malang Tahun 2024.
Lebih lanjut, sebagai bentuk tindak lanjut arahan dari Wali Kota Malang Sutiaji, dua perangkat daerah berkolaborasi untuk menyosialisasikan Aplikasi UMKM Malang Beli Produk Lokal (Malpro) kepada 100 lebih pelaku UMKM di Malang Creative Center (MCC). Kedua dinas itu yakni Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag).
Sementara itu, Kepala Bidang Aplikasi Informatika Diskominfo Kota Malang Moh. Sidik menyampaikan, ratusan pelaku UMKM yang mengikuti kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis diarahkan untuk dapat memanfaatkan aplikasi UMKM Malpro sebagai media jual beli.
"UMKM Malpro tersedia dalam platform website dengan alamat https://malpro.malangkota.go.id dan aplikasi android untuk pembeli dan penjual. Nantinya proses jual atau beli ini menggunakan sistem pengiriman dengan pembayaran cash on delivery (cod) atau diambil sendiri," jelas Sidik.
Sedangkan Kepala Bidang Usaha Mikro Diskopindag Kota Malang Mochamad Baihaqie menjelaskan, saat ini ada ribuan pelaku UMKM yang ada di Kota Malang dan 3.000 di antaranya sudah memiliki nomor induk berusaha (NIB).
Baca Juga : Mundur, Uji Coba CFD di Kepanjen Diperkirakan Digelar Februari
"Harapannya sebanyak mungkin UMKM yang bisa gabung, nanti juga akan ada proses verifikasi. Jadi, UMKM diharap dapat memenuhi persyaratan seperti legalitas dan kelengkapan administrasi lainnya. Selain itu, lokasi usaha harus berada di wilayah Kota Malang," ujar Baihaqie.
Pengembangan aplikasi UMKM Malpro ini merupakan upaya untuk mendukung kebijakan Wali Kota Malang Sutiaji yang menganjurkan para pegawai di lingkungan Pemkot Malang, baik aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN, untuk berbelanja produk-produk UMKM lokal.
Sebagai informasi, aplikasi UMKM Malpro yang dikembangkan Diskominfo Kota Malang ini terdapat delapan kategori produk UMKM yang bisa diperjualbelikan. Yakni kategori makanan dan minuman, fashion pria, fashion wanita, peralatan, kriya, perlengkapan rumah, jasa, dan wedding.
