JATIMTIMES - Persoalan jalan rusak masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Meskipun selama ini, upaya perbaikan dan rehabilitasi jalan terus dilakukan. Hal itu mengingat wilayah Kabupaten Malang yang cukup luas dengan ruas jalannya yang juga tersebar di 378 desa.
Tahun 2023 ini, anggaran yang dialokasikan Pemkab Malang melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga untuk infrastruktur jalan sebesar Rp 400 Miliar. Hal tersebut masih lebih rendah dari anggaran yang dialokasikan sebelum adanya pandemi Covid-19.
Baca Juga : Politisi Nasdem Soroti Dugaan ‘Permainan’ Jual Beli Obat Puskesmas dengan Apotek
"Kalau sebelum Covid-19 itu kan sampai Rp 600 Miliar. Lalu setelah ada pandemi, dengan refocusing dan berbagai penyesuaian itu turun. Dan saat ini tahun 2023 ini juga sebesar Rp 400 Miliar," jelas Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang Zia Ulhaq, Kamis (5/1/2023).
Menurut politisi Partai Gerindra ini, ada beberapa hal yang membuat permasalahan perbaikan jalan di Kabupaten Malang tak pernah tuntas. Salah satunya yakni terkendala terbatasnya anggaran dengan porsi kebutuhan yang juga cukup banyak.
"Saya kira sebenarnya kurang kalau anggaran sebesar itu, tapi di sisi lain juga tidak mungkin dianggarkan lebih banyak lagi," imbuh Zia.
Sebab menurut Zia, infrastruktur jalan bukan satu-satunya pekerjaan rumah bagi Pemkab Malang. Dari keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang, masih ada hal lain yang menjadi prioritas. Yakni di bidang pendidikan dan kesehatan.
"Misalnya anggaran (dinas) kesehatan. Sudah menjadi amanah undang-undang, 10 persen belanja langsung. Pendidikan juga sama, harus 20 persen. Sementara, APBD Kabupaten Malang juga masih banyak dialokasikan untuk gaji. Apalagi sekarang kita dibebani K3, yang dulu di pusat sekarang dibebankan ke APBD, itu nilainya besar. Dan itulah yang jadi persoalan penganggaran kita," terang Zia.
Baca Juga : 16 Rekomendasi Mobil Terbaik untuk Perjalanan Jauh
Sementara itu, anggaran sekitar Rp 400 Miliar yang dialokasikan untuk infrastruktur jalan melalui Dinas PU Binar Marga itu juga masih harus dibagi ke dalam beberapa hal. Yakni seperti gorong-gorong dan pekerjaan rabat beton.
"Tapi yang paling besar untuk pekerjaan bidang jalan. Kalau jalan lingkungan itu ada di ranahnnya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya," terang Zia.
