JATIMTIMES - Bertempat di Rest Area Gunung Lemongan, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Tim Percepatan Program Prioritas Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (TPPP PBNU) melakukan Sosialisasi dan Koordinasi Program Perhutanan Sosial bersama Tim Program “Makmur” yang diwakili oleh IDFOOD, PT. Sang Hyang Seri, Pupuk Kaltim dan Bank Rakyat Indonesia.
Selain itu pertemuan ini juga dihadiri oleh perwakilan Kelompok Tani Hutan dari Lumajang dan Banyuwangi. Sedangkan dari TPPP PBNU diwakili oleh A’ak Abdullah Al-Kudus dan Tri Chandra Aprianto.
Baca Juga : Hutan Pinus di Wajak Disulap Jadi Tempat Wisata Menarik
Pertemuan ini bertujuan untuk menjajagi rencana kerjasama antara TPPP PBNU dengan Program “Makmur”.
Skema kerjasama yang akan dilakukan adalah pendampingan intensif kepada petani dengan model budidaya pertanian berkelanjutan serta melibatkan rantai pasok yang didukung oleh teknologi tepat guna untuk memakmurkan petani hutan.
"NU melalui TPPP Perhutanan Sosial akan mendampingi petani hutan untuk mendapatkan hak kelola Perhutanan Sosial, sedangkan untuk permodalan, benih, pupuk dan pemasaran akan difasilitasi oleh Koperasi milik NU yaitu Koperasi Bumi Nusantara," kat Tri Candra Aprianto dari PBNU, usai pertemuan tersebut.
Tri Chandra Aprianto mengapresiasi pertemuan ini karena selama ini pembahasan tentang Petani Hutan dan Perhutanan Sosial selalu dilakukan di Jakarta.
"Kali ini pembahasannya dilakukan langsung di daerah. Makanya saya menyampaikan terima kasih kepada semua yang hadir, karena bersedia hadir memenuhi undangan PBNU untuk mendiskusikan masalah petani hutan dan perhutanan sosial di tapak bukan di Jakarta,” kata Tri Chandra kemudian.
Program “Makmur” yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN ini merupakan singkatan dari Mari Kita Majukan Usaha Rakyat dan berorientasi untuk memakmurkan petani melalui pendekatan holistik mulai dari pengelolaan budidaya tanaman berkelanjutan, kemitraan pertanian pasar (farm to market partnership), pengembangan sosial masyarakat petani dan bisnis inklusif, informasi dan pendampingan budidaya pertanian, digital farming dan mekanisasi pertanian, hingga akses permodalan dan perlindungan risiko pertanian.
Sementara itu A’ak Abdullah Al-Kudus dalam kesempatan yang sama mengatakan, program ini untuk memastikan adanya peningkatan produktivitas dan pendapatan petani hutan.
"Hal ini juga untuk menepis anggapan dari beberapa pihak yang menyatakan bahwa petani hutan tidak siap untuk mengolah lahannya ketika mereka diberi hak kelola di kawasan hutan. NU akan memastikan bahwa petani hutan mampu mengolah lahannya dengan baik," tegas A’ak.
Adri Muchtar selaku Program Manajer “Makmur” dari IDFOOD berharap program kerjasama ini bisa terwujud, karena PBNU dan Makmur memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani.
Baca Juga : Penghujung Tahun 2022, Pemkab Malang Rotasi Sejumlah Pejabatnya
Lebih lanjut Adri Muchtar menjelaskan bahwa ada 5 komoditi yang bisa dikerjasamakan dengan program “Makmur” ini, yaitu Padi, Jagung, Tebu, Sawit dan Kopi. IDFOOD sendiri merupakan perusahaan holding milik BUMN yang bergerak di bidang pangan.
Supriyoto dari Pupuk Kaltim memastikan ketersediaan pupuk yang berkualitas untuk petani hutan yang nantinya akan didampingi oleh NU termasuk layanan konsultasi agronomi bagi petani.
Sedangkan Umi Khusniyati dari PT. Sang Hyang Seri menyampaikan bahwa perusahaannya bersedia menjadi offtaker untuk program ini.
"Khusus untuk di Banyuwangi kami memang sudah punya 4 unit mesin pengering dengan kapasitas 30 ton per hari. Dan kami bersedia membeli hasil panen dari petani sesuai dengan harga umum di pasar,” jelas cucu tokoh NU di Pasuruan ini.
Lebih lanjut, TPPP PBNU dan Tim Program “Makmur” bersepakat bahwa program ini harus memegang teguh prinsip 3P (People, Planet, Profit), artinya program ini selain memastikan masyarakatnya sejahtera, tapi juga harus memastikan alamnya lestari, dan program ini harus saling menguntungkan semua pihak.
Untuk tahap awal, program ini akan diujicobakan di Kabupaten Banyuwangi dengan lahan seluas 500 hektar. Dari situ nantinya akan diduplikasikan di beberapa tempat lain di Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung dan Riau.
