JATIMTIMES - Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana Kartika minta musyawarah olahraga kota (musorkot) KONI Kota Malang dijalankan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Jika tidak, hal tersebut akan menjadi bermasalah.
“AD/ART itu kitab suci organisasi. Organisasi apapun, kalau sudah melenceng dari AD/ART nantinya akan jadi permasalahan, karena apa aturan dasar rumah tangga artinya kan internal sekali, jadi jangan dilanggar,” kata Made, Rabu (14/12/2022).
Baca Juga : Musorkot KONI Kota Malang Disebut Cacat Formil, Ini Kata Pakar Hukum Administrasi Negara
Made pun mencontohkan jika pemerintahan menjalankan peraturan daerah melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) 45, tentu akan menjadi permasalahan yang besar. Sehingga, dalam hal ini musorkot KONI Kota Malang juga harus dijalankan sesuai AD/ART.
“Sesuaikan AD/ART seperti perda, kalau perda kita melanggar UUD 45 apa mungkin, kan jadi bermasalah. Kiblatnya di situ, mulai tatib, sop organisasi dari AD/ART jangan sampai keluar dari rel itu,” ungkap Made.
Disinggung mengenai KONI Kota Malang yang sempat tersandung masalah hukum karena diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang, Made mewanti-wanti hal tersebut jangan sampai terjadi kedua kalinya. Sebab, pada periode kepengurusan KONI Kota Malang lalu, Kejari Kota Malang menerima aduan dari masyarakat terkait pengelolaan anggaran yang tidak sesuai.
“Sepanjang secara aturan penerima hibah kan jelas secara hukum. Bukannya di hold, pak wali juga tidak akan berani (ke depannya jika bermasalah). Karena pak wali mengesahkan kalau bermasalah kan tidak bagus juga,” ungkap Made.
Baca Juga : Husnul Aqib Resmi Jabat Anggota Komisi I DPRD Gresik
Politisi PDIP itu juga menyarankan agar proses musorkot dilakukan secara musyawarah. Karena jika ada kubu yang bermain, tentunya akan membuat situasi yang memanas. “Upayakan musyawarah, jangan sedikit-sedikit voting, aklamasi. Contoh PSSI, kelihatan kan dari pelantikannya kalau sudah dilakukan secara aklamasi. Hasilnya akan lain kok, ketimbang voting. Kalau voting, lama untuk mengembalikan dua tiga atau empat kubu,” beber Made.
“Menurut saya selesaikan di elite, secara musyawarah mufakat. Tampilkan ke cabor itu sudah putusan seorang organisatoris yang mengedepankan organisasi di atas kepentingan pribadi,” imbuhnya.
