JATIMTIMES – Bupati Jember H. Hendy Siswanto bersama Wakil Bupati Jember KH. MB. Firjaun Barlaman serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Senin (5/11/2022) mengikuti rapat bersama Mendagri melalui zoom meeting di Pendapa Pemkab Jember.
Dalam rapat zoom meeting tersebut, bupati menyampaikan bahwa untuk pengendalian inflasi, terutama terkait dampak dari kenaikan BBM, Pemkab Jember sudah menyalurkan bantun tunai langsung (BLT) kepada masyarakat terdampak, dengan memberikan BBM gratis serta melakukan operasi pasar.
Baca Juga : Gelontorkan Rp 586 Juta, 978 Tukang Ojek dan Sopir Angkutan di Kota Batu Terima BLT
“Untuk pengendalian inflasi, kami melakukan langkah-langkah dengan menggelar operasi pasar, terutama di pasar-pasar yang beresiko mengalami inflasi, selain itu, untuk penyaluran BLT dari BBM, bulan November lalu kami sudah memberikan BBM gratis kepada warga terutama yang terdampak seperti tukang ojek dan juga menyalurkan BLT kepada masyarakat yang benar-benar terdampak,” ujar bupati kepada Mendagri Tito Carnavian.
Bupati juga tidak menampik jika beberapa komoditas di Jember mengalami inflasi, terutama pada beras dan juga PDAM, namun hal ini tidak terlalu signifikan, dikarenakan untuk pengguna PDAM dari 31 kecamatan yang ada di Jember, hanya 13 kecamatan yang menggunakan.
“Untuk beras, di Kabupaten Jember memang mengalami inflasi, namun bukan berarti beras di Jember tidak ada, kami memiliki stok yang sangat cukup, namun karena permintaan yang tinggi, harga beras juga ikut naik, yakni Rp 9.700 per kilogramnya untuk beras medium,” beber bupati.
Mendengar jawaban bupati, Mendagri mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pemkab Jember, namun dalam rakor yang digelar secara zoom meeting ini, Mendagri menyatakan, bahwa hanya beberapa daerah hanya bisa mengendalikan inflasi kisaran 6 persen tapi harus ada campur tangan dari pemerintah provinsi maupun pusat.
“Kami mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember, namun pengendalian dari pemerintah daerah hanya 6 persen, harus ada campur tangan pemerintah provinsi maupun pusat, terus apa yang bisa kami berikan intervensi terhadap daerah untuk menekan inflasi?” ujar Mendagri.
Baca Juga : Lulus Kejar Paket A dan B, Wisuda 85 RT dan RW Dihadiri Bupati Jember
Mendengar tawaran ini, bupati menyatakan, bahwa tidak semua komoditas menjadi parameter inflasi di daerah, tapi ada juga yang inflasi disebabkan kebijakan dari pusat, salah satunya adalah kenaikan harga BBM, dimana dari kenaikan harga BBM ini, dampaknya berantai mulai dari distribusi dan juga produksinya.
Bupati juga menyatakan, bahwa Pemkab Jember saat ini terus berupaya untuk mencari solusi agar inflasi di Jember benar-benar bisa ditekan, meski harus menghadapi tantangan dan risiko.
“Berbagai upaya telah kami lakukan dan hal ini akan terus kami cari solusi untuk benar-benar menekan angka inflasi khususnya di Kabupaten Jember, banyak tantangan dan risiko yang kami hadapi namun kami akan bergerak cepat untuk membuat kebijakan menekan inflasi, karena memang sejatinya kami selalu mengutamakan masyarakat dan membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,” pungkas bupati. (*)
