JATIMTIMES - Kader Posyandu yang bertugas di desa-desa di Gresik mengeluh kecilnya honor yang diterima. Hal itu dinilai tidak sebanding dengan pengabdian mereka.
Keluhan itu disampaikan kepada Anggota Komisi II DPRD Gresik, M Syahrul Munir saat Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat (UHC) bersama puluhan Ibu-ibu PKK se-Kecamatan Manyar di Balai Desa Sembayat, Kecamatan Manyar.
Mereka mengaku setiap bulan hanya mendapatkan honor Rp 50 ribu. Sementara tanggung jawab yang diemban sangat besar. Mulai pencatatan bayi dan balita hingga lansia.
"Kerjanya kader Posyandu itu luar biasa, dan honor Rp 50 ribu perbulan itu sudah bertahun-tahun. Padahal kerjanya mulai pencatatan bayi dan balita, lansia, stunting, hingga penderita TB," ujar Sudilah, Ketua PKK Desa Sembayat.
Meski honor yang diterima sangat kecil, para kader Posyandu sangat bersemangat menjalankan pekerjaan dan pengabdian di tengah masyarakat.
"Contohnya saja di Sembayat, ada 22 dari 5 pos, ibu-ibu sangat semangat sekali dalam bekerja meskipun dengan honor atau insentif segitu dan sama sekali tidak pernah putus asa," imbuhnya.
Pihaknya berharap, wakil rakyat dapat memperjuangkan keluhan tersebut. Supaya bisa meningkatkan kesejahteraan dan semangat kinerja para kader Posyandu yang bertugas di desa-desa.
"Harapannya insentifnya lebih ditingkatkan lagi, agar kondisi ini lebih diperhatikan oleh pemerintah," harapnya.
Sementara itu, M Syahrul Munir berjanji akan memperjuangkan seluruh aspirasi yang disampaikan oleh ibu-ibu PKK se-Kecamatan Manyar. Termasuk minimnya honor para kader Posyandu.
Baca Juga : Pilot Helikopter Milik Polri Belum Ditemukan, Kepala Basarnas Duga Jenazah Pilot Berada di Badan Heli
"Nanti akan saya sampaikan ke teman-teman DPRD, agar ke depan kita bahas dan bisa dialokasikan tambahan insentif bagi kader Posyandu," kata politisi PKB tersebut.
Syahrul sapaan akrabnya menyebutkan, pemerintah saat ini telah memiliki program layanan kesehatan gratis yakni Universal Health Coverage (UHC). Masyarakat bisa berobat gratis hanya berbekal Kartu Tanda Identitas (KTP).
"Program ini akan mencover 98 persen masyarakat Gresik agar bisa berobat gratis, dan seluruh pembiayaan di BPJS ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, tahun depan kita anggarkan Rp100 miliar untuk program ini," pungkasnya.
Pria kelahiran Tanggulrejo itu menambahkan, program UHC tidak hanya berlaku di rumah sakit umum daerah (RSUD) saja. Tetapi juga bisa diakses di puskesmas-puskesmas. Bahkan bisa melalui beberapa rumah sakit (RS) swasta yang telah direkomendasi oleh pemerintah.
"Jadi program UHC ini juga bisa diakses ke puskesmas-puskesmas terdekat, dan bisa diakses semua warga dengan syarat ber-KTP Gresik," tukasnya.
