JATIMTIMES - Buntut dari larangan ekspor nikel di World Trade Organization (WTO) beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Indonesia sedang dalam masa penjajahan modern.
Presiden Jokowi mengungkap penjajahan modern itu adalah bentuk baru seperti ekspor paksa.
Baca Juga : Kesal Pesanan Tak Sesuai, Tetangga Bakar Kasur hingga Menjalar ke Gudang Dekorasi
Kondisi ini menurut Jokowi sama seperti saat kolonialisme Belanda sebelum Indonesia merdeka.
"Mau kita lanjutkan ekspor bahan mentah? Hati-hati, dulu pada zaman VOC, zaman kompeni (Belanda), itu ada yang namanya kerja paksa, ada yang namanya tanam paksa. Zaman modern ini ada lagi, ekspor paksa. Kita dipaksa untuk ekspor. Loh ini barang kita kok," ucap Jokowi di Kompas100 CEO Forum Tahun 2022, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/12/2022).
Diketahui, baru-baru ini Indonesia kalah atas gugatan WTO karena larangan ekspor nikel.
Tak gentar dengan kekalahan itu, Jokowi kemudian meminta para menteri untuk mengajukan banding pada WTO.
"Tapi apa kita langsung pengen 'oh berhenti saja'? Tidak. Sampean para menteri, banding. Urusan nikel," tegasnya.
Ajuan banding itu menurut Jokowi sebagai bentuk perlawanan untuk menuju visi Indonesia dalam membangun ekosistem besar dari industri baterai kendaraan listrik.
Jokowi menuturkan jika Indonesia tidak melawan, maka visi Indonesia industri baterai kendaraan listrik itu tidak akan bisa terwujud.
Apalagi, Indonesia sudah memiliki hampir seluruh bahan baku baterai seperti nikel, timah, tembaga, dan bauksit, yang kurang hanya lithium.
Sementara untuk lithium, Jokowi mengatakan, ia sempat berkoordinasi dengan Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese untuk melakukan kesepakatan pembelian. Namun ternyata, di sana pun sudah ada tambang milik orang Indonesia.
Baca Juga : Soal Tragedi Kanjuruhan, Aremania Minta Presiden Turun Tangan Lagi
"Ini strategis, bener melakukan intervensi seperti itu. Sehingga, ekosistem besar yang ingin kita bangun jadi. Grafit juga sama, sintetisnya sudah bisa kita produksi sendiri sekarang. Artinya ini sudah jadi," katanya.
Dengan ketersediaan semua bahan baku, menurut Jokowi langkah selanjutnya adalah bagaimana cara menyatukan ekosistem tersebut, sedangkan posisi sumber-sumber mineral itu berada di tempat yang berbeda.
Jokowi meyakini ekosistem inilah yang akan membawa Indonesia menjadi negara maju.
Sebagai informasi, Indonesia sebelumnya dinyatakan melanggar ketentuan WTO dengan kebijakan pelarangan ekspor nikel.
Oleh karenanya, Indonesia dinyatakan kalah. Hal itu disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.
"Keputusan final panel WTO di atas perkara larangan ekspor Indonesia yang disebut dalam sengketa DS 192 WTO memutuskan bahwa kebijakan pelarangan ekspor dan kewajiban dan pengolahan pemurnian mineral di dalam negeri terbukti melanggar ketentuan WTO," kata Arifin, saat rapat dengan Komisi VII di DPR RI, Senin (21/11/2022).
Meski kalah karena kebijakan pelarangan ekspor nikel, pemerintah Indonesia beranggapan tak perlu ada yang diubah atau pun diganti.
