JATIMTIMES - Aremania berencana bersurat ke presiden dalam waktu dekat. Hal tersebut sebagai permintaan kepada Presiden Republik Indonesia (RI) untuk kembali turun tangan dalam pengusutan perkara Tragedi Kanjuruhan.
Salah satu perwakilan Aremania, Zulham Mubarak mengatakan, hal tersebut lantaran ada beberapa hal yang dinilai mengganjal dari sisi etik. Sehingga menurutnya, hal itu membuat pengusutan Tragedi Kanjuruhan terkesan tidak terang benderang.
Baca Juga : Siapkan Target Menuju WBBM, Kecamatan Taman Raih Penghargaan Zona Integritas WBK
"Kami Aremania akan bersurat ke Presiden dalam waktu dekat. Untuk kembali turun tangan terkait dinamika ini. Ini tidak cukup, ternyata banyak ganjalan etik, dan dinamika internal negara kita yang membuat tidak terang benderang," ujar Zulham belum lama ini.
Menurut Zulham terkait Tragedi Kanjuruhan, Aremania membutuhkan Presiden, setidaknya untuk memberikan diskresi kembali atas kejadian yang menelan 135 korban jiwa itu. Setidaknya, hal itu sebagai bentuk kehadiran negara dalam peristiwa memilukan tersebut.
"Kami butuh Presiden memberikan diskresi lagi, terhadap kejadian ini. Turun tangan lagi, pak presiden. Kami butuh kehadiran negara dalam konteks penegakan hukum ini," terang Zulham.
Besar harapannya agar hal tersebut dapat menjadi perhatian presiden. Tujuannya, agar segala hal yang dinilai menghambat pada proses pengusutan Tragedi Kanjuruhan bisa terurai. Mengingat peristiwa itu menurutnya tergolong kejadian luar biasa (KLB).
"Jadi yang selama ini macet-macet biar terbongkar lah. Karena ini kejadian luar bisa dan beda dengan kejadian umum," imbuh Zulham.
Baca Juga : Wali Kota Sutiaji Imbau Aremania Demo ke Tuhan Jika Tidak Puas dalam Pengusutan Tragedi Kanjuruhan
Sementara itu sebelumnya, sejumlah Aremania juga mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen Kabupaten Malang, Kamis (1/12/2022) siang. Kedatangan tersebut tidak lain dan tidak bukan untuk mencari kepastian kelanjutan proses hukum Tragedi Kanjuruhan.
Selain itu, para Aremania yang hadir dalam kesempatan tersebut juga untuk mempertegas tuntutan yang selama ini disuarakan. Yakni berkaitan dengan penambahan pasal dan penambahan tersangka.
