JATIMTIMES - Lembaga Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkait siapa yang paling bertanggungjawab dalam kasus gagal ginjal akut pada anak yang belakangan mencuat.
Hasil survei, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dinilai sebagai pihak yang paling bertanggungjawab.
Baca Juga : UMP 2023 akan Diumumkan Hari ini, Berikut Tarif UMP dengan Angka Kenaikan 10 Persen di Setiap Provinsi
Survei itu dilakukan Indikator Politik pada 30 Oktober sampai 5 November 2022 dengan menggunakan metode penarikan sampel multistage random sampling.
Jumlah responden yang dilibatkan sebanyak 1220 orang. Survei memiliki margin of error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Hasil survei, sebanyak 38,9 persen menyatakan BPOM merupakan pihak yang harus bertanggungjawab. Setelah itu, opini masyarakat menempatkan pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai pihak kedua yang harus bertanggungjawab dengan skor 31,4 persen.
Kemudian, perusahaan obat menjadi pihak yang berada pada posisi ketiga yang harus bertanggungjawab dalam kasus gagal ginjal. Skor yang didapat dari hasil survei yakni 19 persen.
Setelah itu, presiden pada posisi selanjutnya yang dianggap masyarakat harus bertanggungjawab dalam kasus gagal ginjal. Skornya yakni 2,8 persen. Sementara ada mereka yang merasa tidak tahu dan tidak menjawab sebanyak 7,7 persen dan lainnya 0,2 persen.
Dalam kesimpulan survei, isu gagal ginjal akut yang menyebabkan kematian ratusan anak di Indonesia,
sangat besar menarik perhatian publik, sekitar 74-75 persen warga mengetahuinya.
Baca Juga : Tim SAR Masih Cari Helikopter Polri yang Jatuh di Belitung Timur
"BPOM dan Kemenkes dituding sebagai pihak yang paling bertanggung jawab," jelas Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi saat rilis survei, Minggu (27/11/2022) yang disiarkan dalam kanal YouTube Indikator Politik.
Sementara itu, terkait penanganan kasus gagal ginjal, masyarakat merasa cukup puas atas kinerja dari Kemenkes dalam penanganan kasus tersebut.
"Tapi yang kurang puas juga sangat besar, sekitar 44,4 persen," pungkasnya.
