JATIMTIMES - Apresiasi terhadap kritik dan masukan masyarakat terhadap pelaksanaan program peningkatan mutu layanan di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung direspons positif.
Melalui Halim Permadi, kepala subbagian (kasubag) keuangan Dinkes Tulungagung, yang mengundang sejumlah wartawan di kantornya, Dinkes mengucapkan terima kasih atas kontrol yang diberikan sejumlah pihak dalam program pemeliharaan fasilitas di Puskesmas Kauman.
Baca Juga : Lomba Konten Kreator, Pemerintah Kecamatan Pakisaji Kenalkan Kaliku, Apa Itu?
"Dengan masukan yang disampaikan berbagai elemen masyarakat, maka kita sampaikan terima kasih dan kita punya catatan kritis bagi pelaksana pekerjaan di puskesmas," kata Halim, Jumat (25/11/2022).
Rasa terima kasih ini pun disebut Halim karena banyaknya masukan yang telah memberikan kontrol yang baik ke pihaknya.
Kedatangan sejumlah media juga sebelumnya tidak diberi tahu terkait hal apa yang ingin disampaikan. Namun, dalam kegiatan press release yang disampaikan itu, Halim menjelaskan soal pekerjaan konstruksi pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Kauman.
"Yang ingin kita jelaskan, kegiatan pemeliharaan yang dilakukan dengan belanja modal di Puskesmas Kauman itu beda. Tidak ada dobel anggaran dan dijalankan sesuai mekanisme," ujarnya.
Karena sumber dana dari badan layanan umum daerah (BLUD), bukan dari APBD, maka sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas, dalam hal ini Puskesmas Kauman, pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
"Sesuai ketentuan, ini pengadaan langsung dan tidak lelang sebagaimana keuangan yang bersumber dari APBD. Ini beda," imbuhnya.
Halim pun memaparkan, dalam pemeliharaan ruangan misalnya, anggaran yang dibutuhkan 118 juta rupiah.
"Ini ruang vaksinasi, sesuai programnya yakni pemeliharaan, maka pekerjaan yang dilakukan pengecatan, penggantian engsel dan lainnya sehingga ruangan ini menjadi bagus dan layak digunakan," ungkapnya.
Sumber anggaran dari BLUD untuk pemeliharaan ini dari Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun 2022. "Nah, ada lagi muncul dalam Silpa tahun 2021 yang digunakan untuk belanja modal dan di gunakan untuk pemeliharaan ruang lain, bukan satu program dianggarkan dobel, itu tidak benar," ungkapnya.
Sesuai angka dari RBA BLUD ini, jumlah anggaran sebesar 260 juta rupiah. "Kalau bersumber dari APBD, jumlah maksimalnya 200 juta rupiah, kalau bersumber dari BLUD ini 300 juta rupiah," terangnya.
Saat ini pekerjaan masih berjalan dan setelah penyerahan, ada masa pemeliharaan sekitar 6 bulan. "Nantinya wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ), ke dinas dan akan dimonitor oleh Inspektorat," jelasnya.
Untuk laporan anggaran dan laporan finalisasi, tiap puskemas penerima anggaran wajib menyampaikan laporan realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih (LP SAL), neraca, LO (laporan operasional), laporan perubahan ekuitas (LPE) dan laporan arus kas (LAK) yang kemudian dimasukkan dalam pelaporan E-BLUD puskesmas.
"Dari masukan yang kami terima itu, kemudian kita cek dan ada beberapa mata anggaran yang perlu di pecah lagi dalam LPJ-nya. Ini telah kita sampaikan agar lebih transparan dan benar-benar digunakan sesuai peruntukan," tuturnya.
Baca Juga : Lagi! SDN di Jombang Dibobol Maling, Kerugian Capai Rp 60 Juta
Karena dalam pengelolaan BLUD ini tidak sama dengan pekerjaan proyek yang dananya bersumber dari APBD atau APBN, maka tidak dilakukan lelang pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Sementara itu, di tempat yang sama, Kasubag Umum dan Kepegawaian Fuad mengatakan untuk rencana tahun 2023 nanti, pihaknya akan rutin menggelar rilis pers seperti yang dilakukan pada hari ini. "Rencana tahun 2023 nanti, kita membuat publikasi berbentuk press release," katanya.
Hal ini disebut Fuad sebagai bentuk partisipasi terhadap keterbukaan informasi publik.
Penyampaian saat press release itu bisa saja tentang sumber saya manusia di dinas, program dan permasalahan aktual baru kesehatan, tentang pengendalian penyakit dan lain sebagainya.
Diharapkan, masyarakat semakin mengerti layanan kesehatan sehingga aksesnya bisa lebih baik dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Tulungagung.
"Yang kita rilis itu dua sisi, baik berita negatif atau positif sehinggal keterbukaan informasi bisa diwadahi dan di ketahui internal dan eksternal sebagai bentuk reformasi birokrasi," paparnya.
Salah satau bentuk reformasi birokrasi ini, dijelaskan Fuad, terkait keterbukaan publik dan reformasi birokrasi Dinas Kesehatan Tulungagung dengan mau memulai dialog interaktif rerbuka untuk membahas banyak hal.
"Bisa membahas apa pun sehingga hari ini adalah salah satu itikat perubahan mekanisme, respon cepat terhadap isue isue aktual pada bidang kesehatan," tandasnya.
Jika itu dapat dilaksanakan, Dinas Kesehatan akan menjadi pusat informasi yang mudah diketahui masyarakat secara luas. Selain itu, tidak menutup kemungkinan dalam rilis pers kelak juga dilaksanakan dialog interaktif antara pihaknya dengan para jurnalis.
"Kesempatan dialog interaktif ini sebagai bukti membuka ruang diskusi mencari solusi dalam upaya perbaikan pelayanan publik," pungkasnya.
