JATIMTIMES - Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, melakukan kegiatan pendampingan implementasi Kurikulum Merdeka.
Hal ini tentunya agar implementasi Kurikulum Merdeka di Kota Malang bisa berjalan dengan baik dan sesuai harapan.
Baca Juga : 50 Anak Ikut Khitan Massal, Camat Bangsalsari: Kegiatan Berikutnya Peserta Harus Lebih Banyak
Kegiatan pendampingan implementasi Kurikulum Merdeka ini dilakukan di Aula VIP Disdikbud Kota Malang, Kamis, (17/11/2022) dan diikuti oleh 25 peserta dari perwakilan sekolah negeri maupun swasta di Kota Malang.
Wahyu Arijatmiko dari BBPMP Jatim menyampaikan, jika hal ini terkait kebijakan Kemendikbud Ristek, dimana terdapat kurikulum Merdeka Belajar yang telah sampai pada beberapa episode dan nantinya terus akan ada episode selanjutnya. Dengan keberlanjutan episode ini, tentunya ingin memudahkan penyampaian dari visi pendidikan nasional.
"Intinya mewujudkan pelajar yang berbasis profil pelajar pancasila (P5). Ini untuk memudahkannya maka salah satunya ini tadi dimulai dari episode 1 sampai 22," jelasnya.
Untuk saat ini, materi di episode 15, khusus Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) dan Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang satu paket. IKM ini dijelaskan adalah bagaimana menerapkan kurikulum merdeka agar bisa berjalan dengan baik. Sebab, jika mengandalkan diklat dari pusat ataupun daerah, tentunya akan terbatas.
"Maka disiapkan dukungan supaya sekolah, guru-guru bisa mengimplementasikm kurikulum merdeka dengan baik supaya ada percepatan. Maka disiapkan di sana yang namanya Platform Merdeka Mengajar atau PMM tadi,"paparnya.
Dengan adanya PMM ini, nanti akhirnya tergantung pada semua guru maupun semua sekolah, mulai dari jenjang TK, SD, SMP dan lainnya, tidak terbatas orang, tak terbatas waktu dan kapanpun, dimapaun serta siapapun yang mempunyai akun belajar ini, bisa memanfaatkan PMM menjadi lebih mudah.
Lebih lanjut ditegaskan, kegiatan ini adalah untuk mendorong, stimulan, mengajari dan masih memanfaatkan PMM sehingga ini perlu bekerjasama antara Pemda dan pusat. Tidak hanya memberikan pelatihan, tapi mendorong bagaimana caranya supaya seluruh warga sekolah ini bisa memanfaatkan PMM tadi memudahkan ketercapaian dari IKM.
"Yang diundanh 25 perwakilan dari beberapa sekolah. Ini sampling. Harapannya bisa memberikan dorongan kepada gurunya melaksanakan PMM," terangnya.
Sekolah yang diundang merupakan sampling, dimana pada pemerintah pusat terdapat dasboard untuk melihat mana-mana sekolah yang kurang dalam pelaksanaannya terkait IKM maupun PMM.
"Pematerinya ada dua guru, satu guru dari kapten co kapten, adalah mereka yang ditunjuk bertanggungjawab terkait membantu akun belajar untuk mengakses PMM akunbelajar id, karena guru-guru kan belum tentu bisa mengaksesnya," tandasnya.
Baca Juga : 10 Besar Lomba Keterbukaan Informasi Publik, Tim Penilai dari Pusat Kunjungi Desa Ploso Blitar
Sementara itu, Kepala Seksi Pembinaan Ketenagaan PAUD PNF Wiwik Indarti SM, menambahkan, inti dari kegiatan ini, Dinas Pendidikan selalu mensupport terkait kegiatan pendampingan. Jalinan kerjasama ini tentunya penting. Sebab, pendampingan sangat diperlukan, khususnya untuk Implementasi Kurikulum Merdeka.
Maka dengan kerjasama ini, saling menguatkan kegiatan pendampingan dan menjadikan dinas pendidikan itu lebih baik dari segala sisi.
"Mas menteri juga sudah menggemborkan untuk implementasi kurikulum merdeka belajar itu seperti apa belajar mengajar itu, seperti apa sama percepatan berbasis data," paparnya.
Ditambahkannya, para peserta yang diundang merupakan perwakilan dari semua jenjang sekolah. Diambil atau sampling dari beberapa sekolah baik negeri maupun swasta. Namun dikatakan Wiwik, jika saat ini kebanyakan adalah dari sekolah swasta. Untuk sekolah negeri, banyak dari sekolah yang telah sesuai, khususnya dalam IKM ataupun PMM.
"Karena mas menteri kan minta kita untuk benar-benar Merdeka Belajar. Belajar yang menyenangkan, jangan sampai siswa itu belajar yang tidak menyenangkan," pungkasnya.
