JATIMTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang mendorong agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang agar segera menyusun skema untuk perbaikan infrastruktur di wilayah terdampak bencana beberapa waktu lalu. Sebab, infrastruktur tersebut juga banyak yang berkaitan dengan akses ekonomi warga.
Amarta Faza, Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Malang mengatakan, setidaknya masalah perbaikan infratruktur itu bisa menjadi salah satu fokus yang dibahas saat ini. Terlebih di masa pembahasan perencanaan anggaran untuk tahun 2023 mendatang.
Baca Juga : Muktamar Muhammadiyah di Gerbang Krisis di atas Krisis
"Ini kan sedang moment membahas anggaran tahun 2023. Jadi kami ingin Pemkab Malang salah satunya fokus pada pemulihan bencana. Termasuk perbaikan insfrastruktur," jelas Faza.
Politikus Partai NasDem ini menilai, masalah infrastruktur di Kabupaten Malang jika berkaitan dengan dampak bencana sebenarnya cukup kompleks. Sebab, selain pembahasan tentang upaya pemulihan, perencanaan infrastruktur untuk memperkuat mitigasi bencana juga perlu dilakukan.
"Setidaknya yang perlu fokus disiapkan adalah untuk pemulihan pasca bencana lalu, dan penguatan mitigasi. Setidaknya sudah harus ada yang dipetakan. Mana yang diperkuat, misalnya plengsengan atau yang lainnya, agar dampak bencana yang mungkin terjadi bisa diminimalisir," terang Faza.
Setidaknya, lanjut Faza, saat ini sudah harus terpetakan titik-titik terdampak bencana yang perlu segera dilakukan perbaikan. Apalagi jika itu berkaitan dengan akses ekonomi masyarakat. Seperti jalan dan jembatan.
Baca Juga : Rumah Sedekah NU Beri Apresiasi Driver dan Helper Ambulans se-Malang Raya
"Ini adalah hal-hal yang mendesak ya. Sebab kebencanaan hubungannya dengan keselamatan. Maka dalam tanda kutip itu adalah hal yang urgent," jelas Faza.
Untuk itu, dirinya menilai perlu ada support yang maksimal dari pemerintah daerah (Pemda) terkait hal tersebut. Baik dari segi anggaran maupun dari segi program yang dirancang oleh setiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang secara teknis berkaitan dengan penanganan infrastruktur.
