JATIMTIMES - Terkait harapan Wakil Bupati Lumajang Ir.Hj. Indah Amperawat yang meminta seluruh OPD bekerjasama menyelesaikan kasus kekurangan gizi pada balita atau stunting, Wakil Ketuua DPRD Lumajang H. Akhmat ST akhirnya angkat bicara.
Menurutu politisi PPP ini, penuntasan kasus stunting di Lumajang tidak cukup dengan koordinasi antar OPD, namun yang lebih penting adalah penyiapan anggaran yang memadai dalam menangani kasus ini.
Baca Juga : Berada di Zona Merah, Wabup Lumajang Minta OPD Bekerjasama Tangani Kasus Stunting
"Kalau soal koordinasi ini sebenarnya sangat bisa dilakukan oleh semua OPD, yang jadi masalah adalah anggarannya. Akan ada dimana anggaran itu, dan berapa jumlahnya. Ini harus disiapkan dulu, baru OPD bisa bergerak," kata H. Akhmat ST, kepada Jatimtimes, malam in Kamis (10/11), melalui sambungan ponselnya.
Saat ini, kata H. Akhmat, Lumajang sedang dalam pembahasan RAPBD 2024. Senyampang masih dalam pembahasan, maka sudah seharusnya anggaran untuk menyelesaikan kasus stunting ini disiapkan dalam jumlah yang cukup, agar padad tahun 2024 mendatang bisa maksimal hasilnya.
"Kalau anggarannya minim, tentu OPD akan sulit bergerak. Harapan saya, karena Lumajang berada di zona merah, maka kasus ini harus mendapatkan porsi yang baik dari sisi anggaran juga. Itu kalau ingin keluar dari zona merah," tegas H. Akhmat ST kemudian.
H. Akhmat selanjutnya mengatakan, selama memang menjadi kebutuhan masyarakat Lumajang, maka DPRD Lumajang akan terus mensupport kebijakan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Lumajang.
Baca Juga : Program PKH Inklusif Kabupaten Gresik Terealisasi
"Namanya prioritas, ya anggarannya haru prioritas juga," tegas politisi yang akan maju menjad anggota DPRD Jatim ini.
