JATIMTIMES - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) tentang Penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG) menuju pembangunan Kota Malang yang inklusif.
Kepala Bappeda Kota Malang Dwi Rahayu mengatakan, bahwa rakorda penguatan PUG untuk pembangunan Kota Malang yang inklusif ini dilaksanakan secara berkala. Di mana sebanyak 50 peserta terdiri dari unsur perwakilan PD hingga ke lima kecamatan yang ada.
Baca Juga : Turun ke Surabaya, Sekjen PDIP Bakar Semangat Ribuan Kader untuk Hatrick Menang Pemilu
Menurutnya, hal ini perlu dilakukan agar PD di Kota Malang dalam melakukan perencanaan dan penganggaran selama satu tahun anggaran itu sudah sesuai dan responsif gender. Maka dari itu, dihadirkan dua narasumber yakni dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur serta Anggota Komisi C DPRD Kota Malang Lea Mahdarina.
"Kemudian juga diberikan pemahaman gender itu apakah hanya laki-laki dan perempuan. Sekarang gender itu sudah berkembang dan sudah masuk ke kaum rentan juga, disabilitas, lansia, anak," ujar Dwi kepada JatimTIMES.com, Selasa (8/11/2022).
Mantan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Pemkot Malang ini menjelaskan, setelah kegiatan rakorda penguatan PUG untuk pembangunan Kota Malang yang inklusif akan ada kegiatan lanjutan.
Pasalnya, kegiatan rakorda penguatan PUG yang digelar Bappeda Kota Malang beririsan dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang.
"Jadi secara teknis Dinsos-P3AP2KB yang melaksanakan. Kemudian rakorda dan evaluasinya kami dari Bappeda yang melaksanakan itu," tutur Dwi.
Selanjutnya, ke depan juga akan ada pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023 dengan jajaran anggota DPRD Kota Malang.
"Sekarang rakorda, nanti pembahasan RAPBD 2023 dengan dewan itu kita sekalian mencermati kembali apakah anggaran di 2023 itu minimal sudah sama dengan 2022 atau harusnya bisa bertambah lagi, itu targetnya," terang Dwi.
Setidaknya untuk Anggaran Responsif Gender (ARG) sendiri, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah menggelontorkan anggaran total sebesar Rp 65.371.754.220 yang disebar ke seluruh PD Kota Malang untuk pelaksanaan responsif gender. Sebesar Rp 8.933.375.800 untuk tim teknis, sedangkan Rp 56.438.378.4200 untuk seluruh PD di luar tim teknis.
Baca Juga : Hari Santri Nasional 2022, Wali Kota Sutiaji Beri Motivasi Para Santri Ponpes Nailul Falaah
Lebih lanjut, juga terdapat kegiatan-kegiatan di masing-masing PD yang bersifat responsif gender. Untuk kegiatannya sendiri, Dwi tidak dapat menjelaskan, dikarenakan hal itu juga disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD Kota Malang.
Sementara itu Anggota Komisi C DPRD Kota Malang dari Fraksi PDI Perjuangan Lea Mahdarina mengatakan, bahwa DPRD Kota Malang pada intinya berkomitmen untuk mendukung program-program dalam penguatan PUG untuk mewujudkan pembangunan Kota Malang inklusif.
"DPRD akan terus mendorong sepenuhnya untuk Pengarusutamaan Gender ini, jadi berapapun anggaran yang diperlukan oleh dinas terkait untuk Pengarusutamaan Gender ini kita akan support. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa anggaran ini benar-benar digunakan untuk program yang sangat bermanfaat untuk masyarakat," tandas Lea.
