JATIMTIMES - Dalam rangka menjalankan fungsi DPRD salah satunya adalah fungsi pengawasan, Fraksi Partai Golkar (Golongan Karya) DPRD Tulungagung memberikan catatan kritis kepada Pemkab Tulungagung.
Catatan kritis itu disampaikan oleh Ketua Fraksi Golkar Tulungagung Sukanto, melalui juru bicaranya Andri Santoso dalam rapat Paripurna DPRD Tulungagung, Rabu (12/10/2022) kemarin.
Baca Juga : PDAM Bakal Dapat Suntikan Dana dari Pemkab, Ini Harapan DPRD Tulungagung
Menurut Andri Santoso, dengan ditetapkannya Ranperda tentang perubahan ke 3 atas Perda No. 9 Tahun 2012 tentang penyertaan modal Pemkab Tulungagung pada PDAM menjadi Perda Kabupaten Tulungagung, Fraksi Golkar perlu memberikan catatan, imbauan, masukan maupun harapan agar perda itu bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat Tulungagung.
Catatan kritis yang dimaksud, di antaranya, Fraksi Golkar meminta agar Pemkab Tulungagung menyiapkan anggaran untuk kegiatan Diklat dan Bimtek guna meningkatkan kapasitas kinerja SDM di Inspektorat.
Selain itu, Fraksi Golkar juga meminta setelah disahkannya perda penyertaan modal Pemkab Tulungagung, PDAM segera berbenah diri terutama pada pelayanan dan selalu berinovasi supaya pelanggan puas serta pengelolaan pendapatan PDAM diupayakan lebih meningkat.
Sedangkan untuk pengeluaran keuangan PDAM, fraksi Golkar meminta agar pengeluaran itu memprioritaskan kepentingan publik dengan tujuan agar PDAM mampu berkembang dan berkompetisi di tengah persaingan dunia usaha saat ini.
"Fraksi Golkar, meminta kepada DLH segera menginisiasi pembentukan satgas khusus yang ditugasi sebagai pembersih saluran drainase khususnya di sekitar perkotaan maupun desa," katanya.
Catatan kritis yang lain, sebut Andri, dengan adanya penyertaan modal sebagai sharing dengan kementerian PUPR, Fraksi Golkar mendorong agar PDAM lebih optimal dalam melayani kebutuhan air bagi masyarakat, baik kualitas pelayanannya maupun kualitas air produksinya. Sekaligus berharap perluasan distribusi dan sambungan air PDAM kepada masyarakat.
Fraksi Golkar, juga meminta agar Pemkab Tulungagung menyediakan anggaran untuk meningkatkan kapasitas kinerja perangkat desa serta peningkatan operasional kelembagaan BPD.
"Terakhir, Fraksi Golkar meminta Pemkab Tulungagung menambah anggaran untuk BPBD guna kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana alam di Tulungagung," ucap Andri.
Terhadap catatan kritis yang disampaikan kepada Pemkab Tulungagung, dapat memberikan manfaat dalam poses pengambilan kebijakan untuk membangun Tulungagung yang lebih baik.
