JATIMTIMES - Bupati Malang, HM. Sanusi mendukung rencana Presiden Joko Widodo yang akan melakukan penataan ulang pada hak dan kewenangan pengelolaan hutan oleh Perhutani. Sebab menurut Sanusi, ada beberapa hal yang berkaitan dengan fungsi hutan yang bisa dikelolakan ke Pemerintah Daerah (Pemda).
Salah satu fungsi hutan yang kemungkinan akan dikelolakan pada Pemda adalah pemanfaatannya untuk tempat wisata. Namun, dengan tidak banyak mengubah kondisi alam maupun hutan.
Baca Juga : Wakil Menaker RI Kukuhkan Paguyuban P3MI Tulungagung, Begini Pesannya
"Jadi penguasaannya Perhutani itu kan banyak. Ada pariwisata, mengelola laut. Itu yang sama Pak Presiden mau ditata lagi. Sehingga nanti ada pengurangan penguasaan hutan ke Perhutani. Sehingga yang wisata dikelola daerah," ujar Sanusi.
Menurutnya, jika rencana itu jadi dilakukan, maka dinilai akan sangat berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Bahkan ia menilai, semakin banyak diserahkan ke Pemerintah Daerah, juga semakin banyak berdampak pada masyarakat.
"Oh iya ta (mendukung rencana Presiden). Sebab tanah, udara dan air itu dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat," tegas Jokowi.
Apalagi berdasarkan laporan yang ia terima, ada rencana penebangan pohon hingga seluas 10 hektare per tahun di Kabupaten Malang. Menurut Sanusi, hal tersebut akan sangat berdampak pada kelangsungan hidup banyak orang.
Sebab jika rencana penebangan pohon itu jadi dilakukan, Sanusi khawatir akan banyak menimbulkan bencana. Salah satunya seperti banjir bandang yang terjadi di Kota Batu beberapa waktu lalu. Yang dampaknya, juga dirasakan di Kota dan Kabupaten Malang.
Baca Juga : Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Telah Evakuasi Bayi yang Dibuang ke UPT PPSAB Sidoarjo
"Kalau bisa itu dihentikan. Tidak usah ada penebangan, karena dampaknya sudah jelas, hutan gundul itu banjir di mana-mana. Batu yang tidak pernah banjir, tahun kemarin banjir," ujar Sanusi.
Untuk itu dirinya berharap ada moratorium penebangan pohon. Selain itu, dirinya berkeyakinan bahwa penebangan pohon sebenarnya tidak dilakukan oleh masyarakat secara langsung. Sebab, jika masyarakat yang melakukannya, maka akan langsung bersinggungan dengan hukum.
"Pasti bukan masyarakat, mana bisa masyarakat nebang, yang ada bakal dipenjara. Tapi kalau yg nebang puluhan hektare atas nama itu ya jalan. Makanya saya meminta mahasiswa untuk kelestarian lingkungan, untuk minta ke Presiden ada moratorium penebangan hutan, khususnya di Jawa. Langsung ke Presiden dan KLHK," pungkas Sanusi.
