JATIMTIMES - Banyaknya peredaran minuman berakohol (minol) di masyarakat Banyuwangi membuat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi ikut merasa prihatin.
Apalagi pada saat ini Banyuwangi masih dalam upaya mewujudkan Kota Layak Anak (KLA). Ia pun berharap anak-anak bisa berkembang dengan optimal dalam lingkungan yang kondusif.
Baca Juga : Menyamakan Persepsi Menumbuhkembangkan Kerukunan Umat Beragama di Banyuwangi
Hal tersebut disampaikan Neni Viantin D M, anggota dewan asal PKS DPRD Banyuwangi di gedung dewan pada Rabu (28/09/2022).
Menurut dia sementara ini di kota yang menjadi tujuan utama wisatawan dalam beberapa tahun terakhir ini masih banyak penjualan minol yang terkesan begitu bebas. Padahal Banyuwangi sudah mempunyai Perda yang mengatur penjualan minol dan siapa saja yang bisa menjual dan membeli sudah diatur dengan jelas.
“Akan tetapi, kita lihat sekarang ini bagaimana maraknya peredaran minol di masyarakat. Hal ini akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap anak-anak. Sehingga menurut kami mereka yang menjadi salah satu kelompok yang terdampak sosial dari penjualan minol yang terkesan begitu bebas dan bertebaran dimana-mana,” jelas wanita asal Madiun itu.
Politisi berjilbab itu menambahkan beberapa waktu lalu sudah ada warga masyarakat yang menyampaikan keluhannya terkait kekhawatiran anak-anak mereka yang tinggal di dekat penjualan minol. Karena ditakutkan suatu saat mungkin tidak kuat imannya mereka ingin mencoba minol tersebut. Malah tidak sedikit orang tua merasa bingung untuk mengantisipasi dan menanggulangi anak-anaknya agar tidak mengkonsumsi minol.
“Bahkan ada yang melaporkan, mereka ini maksudnya anak-anak sudah berani mengancam orang tuanya. Meminta secara paksa kepada orang tuanya, bahkan sampai memberikan ancaman kalau enggak dikasih uang untuk beli minol akan dibunuh. Kenyataan ini cukup memprihatinkan,” imbuh Neni.
Realitas seperti itulah yang menjadikan sebagian orang tua merasa kuatir dan resah. Anak-anak yang mengkonsumsi minol otomatis akan terganggu perkembangan masa depannya. Ketika di usia sekolah yang seharusnya dia bisa belajar secara kondusif, mau tidak mau ketika terkontaminasi dengan minol maka secara otomatis berdampak pada konsentrasi belajarnya. Tidak menutup kemungkinan harapan cita-cita masa depannya itu tidak lagi menjadi fokus untuk dicapai.
“Padahal anak-anak ini kan generasi penerus bangsa, khususnya di Banyuwangi . Kalau masa depan anak-anak sekarang sudah tidak jelas, bagaimana kondisi Banyuwangi dalam beberapa tahun ke depan,” imbuh dia.
Mengingat pentingnya menyelamatkan generasi muda harapan bangsa, sebagai anggota dewan pihaknya berharap mudah-mudahan eksekutif khususnya dinas/instansi terkait segera ada solusi terhadap maraknya minuman beralkohol di masyarakat ini, terutama memberikan perlindingan agar anak-anak tidak menjadi korban.
“Harapan kami kepada pemerintah, untuk segera ada solusi agar tidak berkelanjutan efek sosialnya. Peredaran minuman beralkohol lebih ditertibkan dan yang diizinkan menjual itu benar-benar sesuai Perda yang ada,” ucapnya.
Sementara Ahmad Saeho, Kepala Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi mengungkapkan Keputusan Bupati Banyuwangi tentang Tim Terpadu Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol sudah ditetapkan sejak tanggal 27 April 2022.
“Tepatnya Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/71/Kep/429.011/2022 Tentang Tim Terpadu Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol. Kalau Perbup dan Tim dimaksud berjalan optimal tentu sangat mendukung KLA untuk Banyuwangi,” jelas Saeho.
Menurut dia regulasi sudah ada dan tim juga sudah terbentuk. “Terkait bagaimana pelaksanaan di lapangan, saya masih perlu koordinasi lagi dengan SKPD terkait,” pungkasnya.
