JATIMTIMES - Di bawah rintik hujan, 100 kader dan simpatisan DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Malang membentangkan spanduk penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi di persimpangan Rajabally, Kayutangan, Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Klojen, Kota Malang.
Ketua DPD PKS Kota Malang Ernanto Djoko Purnomo mengatakan, di tengah pandemi covid-19 yang belum usai, perekonomian di segala sektor masih berusaha untuk bangkit. Menurut dia, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi merupakan tindakan yang fatal karena akan berimbas kepada kehidupan masyarakat.
Baca Juga : Sekjen PAN Eddy Soeparno: Gus Lukman Banyak Membantu Saya
"Kenaikan harga BBM bersubsidi yang diumumkan oleh pemerintah alih-alih bukannya masyarakat menjadi senang dan ringan karena mendapat BLT. Justru dampak yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM bersubsidi lebih memberatkan masyarakat ke depannya," ungkap Ernanto, Sabtu (10/9/2022).
Menurut dia, ketika pemerintah beranggapan bahwa subsidi BBM kerap kali tidak tepat sasaran, itu merupakan pendapat yang keliru. Pasalnya, BBM merupakan bahan bakar yang dipakai oleh semua masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.
Selain itu, Ernanto menyampaikan bahwa kenaikan harga pangan dan energi secara bersamaan akan berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah masyarakat rentan miskin. Sebab, mayoritas masyarakat kita dalam kondisi rentan miskin. Jadi, adanya kebijakan ini akan menjadikan semakin miskin.
"Dengan tegas, DPD PKS Kota Malang dan Fraksi PKS DPRD Kota Malang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan meminta pemerintah untuk membatalkan kenaikan BBM bersubsidi," tegas Ernanto.
Menurut dia, pemerintah memerhatikan kondisi masyarakat yang belum lepas dari dampak ekonomi akibat pandemi covid-19. Pihaknya meyakini masih bisa dilakukan prioritas anggaran oleh pemerintah sebagai pengemban amanah untuk memajukan kesejahteraan umum dan berkeadilan sosial sesuai termaktub dalam Pembukaan UUD 45 alenia keempat.
Selain itu, pihaknya yakin terdapat langkah bijak dari pemerintah untuk menyejahterahkan rakyat tanpa menaikkan harga BBM bersubsidi. Terlebih lagi, pemerintah harus menghemat belanja negara berdasarkan skala prioritas.
"Pemerintah harus mengerti kondisi masyarakat yang sedang terpuruk akibat pandemi. Pemerintah harus peka dan empati membantu dengan kebijakan yang prorakyat agar negeri ini menjadi negeri yang adil, makmur dan diridhoi Allah SWT," ujar Ernanto.
Berikut empat poin pernyataan sikap DPD PKS Kota Malang:
Baca Juga : Cak Imin: Kalau Ingin Menang Pilpres 2024, Prabowo Harus Berpasangan dengannya
1. Kenaikan BBM Subsidi mengkhianati kepercayaan rakyat. Pemerintah diberi mandat oleh rakyat untuk mensejahterahkan masyarakat dengan menstabilkan harga kebutuhan masyarakat dan menyiapkan lapangan kerja, sesuai janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, faktanya BBM sudah naik tujuh kali selama pemerintahan Jokowi sejak 2014.
2. Pemerintah seringkali berdalih jika membengkaknya biaya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) karena adanya subsidi BBM. Padahal pembengkakan biaya APBN bisa dikurangi dengan melakukan efisiensi agar bebas dari pemborosan belanja dan praktik korupsi. Pemerintah bisa menunda proyek-proyek besar yang tidak prioritas seperti proyek Ibu Kota Nusantara sehingga tetap bisa memberikan subsidi BBM kepada rakyat.
3. Efek kenaikan semakin memperburuk perekonomian rakyat yang baru mau pulih pasca pandemi Covid-19. Terlebih angka kemiskinan pada tahun 2021 menurut data BPS sebesar 9,4 persen atau 48.790 penduduk. Hal ini menjadikan Kota Solo menempati posisi teratas angka kemiskinan untuk tingkat kota di Jawa Tengah. Dengan naiknya BBM Subsidi dikhawatirkan menurunkan daya beli masyarakat dan memperparah tingkat kemiskinan di Kota Surakarta.
4. Kompensasi berupa bantuan sosial (bansos) dari pemerintah atas naiknya harga BBM subsidi hanya menjadi solusi yang bersifat sementara. Terlebih, penyalurannya selama ini banyak catatan, ketidak akuratan data, tidak tepat sasaran dalam penyaluran hingga terjadinya praktik korupsi bansos.
