JATIMTIMES - Kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) di Kabupaten Malang tampaknya mulai melandai. Namun, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Malang tidak bisa memastikan kapan pemerintah pusat merealisasikan santunan atau bantuan ternak yang mati.
Kepala DPKH Kabupaten Malang, Eko Wahyu Widodo mengungkapkan upaya penanganan yang saat ini sudah berjalan yakni vaksinasi. Ribuan vaksin yang disuntikan ke ternak di Kabupaten Malang merupakan jatah yang didapat dari Pemerintah Pusat.
Baca Juga : PKS Minta Pemerintah Tunda Proyek yang Tidak Urgen dan Hemat Anggaran
"Kita tidak bisa memperkirakan (penanganan PMK sampai kapan). Bisa saja bulan depan (kasus PMK) habis, atau Desember atau (masih) satu tahun," ujarnya.
Meski begitu dirinya berkeyakinan bahwa seiring berjalannya waktu, progres atas upaya penanganan yang dilakukan akan terlihat. Berdasarkan data terakhir yang diterima media ini, jumlah kasus PMK yang ditemukan di Kabupaten Malang sebanyak 19.736 ekor.
Dari jumlah tersebut, tercatat ada sebanyak 371 ekor ternak sapi yang mati dan sebanyak 397 ekor dipotong paksa. Sedangkan sebesar 87,6 persen, atau sebanyak 17.269 ekor dilaporkan telah sembuh.
"Nanti kan kelihatan progresnya. Kalau kasusnya menurun kan lama-lama habis. Itu cuma waktunya kapan kita tidak bisa menentukan," imbuh Eko.
Sementara itu, upaya penanganan vaksinasi juga terus dilakukan. Berdasarkan data ISIKHNAS, dari target sebanyak 56.900 ekor sapi perah, saat ini telah 100 persen divaksin dosis pertama. Sedangkan untuk dosis kedua, baru tercapai 68,3 persen, atau sebanyak 38.877 ekor.
Baca Juga : Plt Ketum PPP Mardiono Tegaskan Konsolidasi KIB Jalan Terus
Sedangkan untuk sapi potong, target yang divaksinasi ada sebanyak 30.000 ekor. Dan saat ini, proses vaksinasi sapi potong sudah tercapai 81 persen. Atau sudah ada sebanyak 24.311 ekor sapi potong yang sudah divaksin dosis pertama.
Sementara itu, dirinya juga belum dapat memastikan bahwa kapan bantuan ganti rugi sapi mati akan disalurkan. Sebab menurut Eko, hal tersebut berada pada kewenangan pemerintah pusat.
Menurutnya, peternak yang hampir dapat dipastikan mendapat ganti rugi sapi tersebut adalah yang datanya sudah terekam dalam ISIKHNAS.
