JATIMTIMES - Kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM menuai protes dan tentangan dari berbagai kalangan, tak terkecuali dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Penolakan itu disampaikan Marenda Darwis, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kediri, saat menggelar jumpa pers di salah satu Cafe di Kota Kediri, Jumat (9/9/22).
Baca Juga : Mahasiswa UNU Blitar Geruduk Kampus Sendiri, Tuntut Transparansi Dana
Menurutnya, keputusan menaikkan harga BBM di situasi sulit pasca menghadapi pandemi Covid-19 dinilai menjadi sebuah paradoks, dengan tema yang selama ini didengungkan oleh pemerintah yang menyebut bangsa Indonesia di situasi ini harus pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat.
"Di tengah kesulitan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya pulih, seolah tema peringatan HUT RI ke-77 kemarin hanyalah sebuah omong kosong belaka," ujarnya.
Menurut Marendra, bagaimana tema yang diusung itu dapat terwujud, jika pemerintah justru mengambil keputusan yang tidak memihak kepada rakyat.
"Dengan naiknya harga BBM ini jelas akan memicu naiknya harga kebutuhan pokok, yang hal itu justru akan memberatkan masyarakat. Apalagi kebutuhan pokok menjadi kebutuhan harian yang harus terpenuhi oleh masyarakat," ungkapnya.
Baca Juga : Tekan Inflasi, Wali Kota Batu Mulai Galakkan Gerakan Tanam Tanaman Panganan
"Oleh karena itu, PKS secara tegas menyatakan sikap menolak terkait keputusan yang diambil pemerintah tersebut," pungkasnya.
Selain ketua DPD PKS Kabupaten Kediri Marenda Darwis , kegiatan pernyataan sikap juga turut dihadiri pengurus partai serta legislator.
