JATIMTIMES - Dua hari ini kantor DPRD Jombang menjadi sasaran aksi unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan BBM. Demo yang dilakukan puluhan mahasiswa kali ini juga diwarnai aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas kepolisian.
Unjuk rasa kali ini dilakukan oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Dengan membentangkan spanduk tuntutan, poster dan bendera GMNI, para mahasiswa ini mendatangi kantor DPRD Jombang di Jalan KH Wahid Hasyim pagi tadi sekitar pukul 09.00 WIB.
Baca Juga : BBM Naik, Pimpinan DPRD Surabaya Minta Pemkot Siapkan Program Khusus untuk Masyarakat
Di depan kantor wakil rakyat ini, massa demonstrasi bergantian melakukan orasi dan menyanyikan lagu-lagu unjuk rasa. Sekitar 30 menit berlangsung, massa berusaha merengsek masuk ke gedung DPRD Jombang dengan menerobos barikade polisi yang berjaga di depan gerbang.
Aksi saling dorong pun tak terhindarkan. "Kita masuk kawan-kawan. Kita temui langsung wakil rakyat kita, maju," teriak korlap aksi GMNI, Rabu (07/09/2022).
Insiden saling dorong ini berlangsung sekitar 5 menit. Kericuhan massa akhirnya bisa diredam setelah Ketua DPRD Jombang Mas'ud Zuremi keluar menemui para mahasiswa.
Di tengah massa aksi, Mas'ud menerima aspirasi mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM. Ia juga menyampaikan, bahwa pimpinan DPRD jombang dan anggota dewan lainnya turut menolak kenaikan harga BBM.
"Karena kenaikan BBM dan tarif dasar listrik (TDL) akan membuat rakyat menjerit dan menangis maka pimpinan DPRD Jombang sebagai wakil rakyat, bersama elemen masyarakat dan mahasiswa menyatakan kepada Presiden Republik Indonesia, kepada pemerintah pusat untuk membatalkan kenaikan BBM dan TDL," ucapnya di hadapan massa aksi.
Ketua DPC GMNI Jombang Kelvin Arisudin, aksi yang dilakukan merupakan bentuk protes atas kebijakan pemerintah pusat yang menaikan harga BBM. Ia menuntut agar pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM tersebut.
Baca Juga : Dampak Kenaikan Harga BBM Subsidi, Supir Angkot di Bangkalan MenjeritÂ
"Kita menuntut pembatalan kenaikan BBM yang itu sangat memberatkan masyarakat Indonesia," ujarnya.
Tidak hanya itu, Kelvin juga mendorong agar pemerintah daerah mengawal bantuan langsung tunai (BLT) agar tepat sasaran. Juga meminta Pemkab Jombang untuk membuat peraturan demi mengatasi inflasi lokal.
"Jika BBM ini tetap naik, maka dewan harus mengawal penyaluran BLT subsidi agar tepat sasaran. Menuntut dibuatkan perbup untuk menstabilkan inflasi lokal," kata Kelvin.
Sebelumnya, aksi demo mahasiswa juga terjadi di hari sebelumnya. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) juga mengepung kantor DPRD Jombang. Aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM itu juga ricuh yang berujung 1 mahasiswa diamankan polisi pada Selasa (06/09/2022).(*)
