JATIMTIMES - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menyebut bahwa dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2023, pemerintah mengusung produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Terlebih lagi, hal itu juga didukung oleh data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa angka pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,44 persen pada Q2 tahun 2022. Hal ini menambah catatan positif pertumbuhan ekonomi Indonesia yang telah tumbuh di atas 5 persen selama tiga triwulan berturut-turut.
Baca Juga : Ini Sosok Pembawa Baki dalam Upacara 17 Agustus Jadi Kebanggaan Siswa dan Orang Tua
Pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut juga tidak terlepas dari keberhasilan Indonesia dalam mengendalikan pandemi Covid-19.
Menko Airlangga dalam Konferensi Pers RUU APBN TA 2023 Beserta Nota Keuangannya di Jakarta, Selasa (16/8/2022) lalu mengatakan, bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh sektor konsumsi dan ekspor yang meningkat.
Selain itu, pejabat yang juga selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar ini juga mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang impresif tersebut juga didukung oleh sektor lain yang tumbuh positif.
Di antaranya, sektor industri, pengolahan, perdagangan, pertambangan, dan pertanian. Hilirisasi untuk kebijakan di sektor otomotif juga terbukti menjadi salah satu penghela atau pendorong sektor manufaktur.
Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) juga berada di level optimis pada Juli 2022 yakni 123,2 dan penjualan ritel terus tumbuh pada Juli 2022 dan mencapai 8,7 persen. Prospek permintaan juga terus meningkat yang tercermin dari Purchasing Manager Index (PMI) yang terus berada di level ekspansi yakni 51,3 pada Juli 2022.
"Kualitas ekonomi juga membaik karena angka kemiskinan yang menurun, demikian juga tingkat pengangguran juga menurun," ungkap Menko Airlangga.
Terkait stabilisasi harga dan inflasi, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah terus mendorong program kebijakan terkait dengan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan juga melakukan komunikasi secara efektif dengan masyarakat. Dengan demikian tantangan hiperinflasi di tahun 2022 dapat ditangani, begitu pula di tahun 2023.
Lebih lanjut, Menko Airlangga menyampaikan, Pemerintah terus mendukung UMKM salah satunya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang realisasinya hingga Juli 2022 relatif baik. Tercatat telah mencapai 56 persen dari target.
Sedangkan total outstanding KUR sejak Agustus 2015 hingga 31 Juli 2022 sebesar Rp 530 triliun yang diberikan kepada 36,56 juta debitur dengan Non Performing Loan (NPL) yang rendah yakni 1,03 persen.
"Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa salah satu yang bisa diandalkan ke depan adalah reformasi struktural," ujar Menko Airlangga.
Percepatan implementasi reformasi struktural, termasuk implementasi Sovereign Wealth Fund, dapat menjadi alternatif untuk membiayai pembangunan ekonomi.
Baca Juga : Banyak Jalan Rusak Jadi Prioritas, Dinas PU Bina Marga Usulkan Tambahan Rp 60 M dalam PAK
Pemerintah juga melanjutkan pembangunan infrastruktur yang sejak tahun 2016 hingga Juni 2022 telah terdapat 135 Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi sebesar Rp 858 triliun.
Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan, terkait sektor pangan dan sektor energi yang saat ini menjadi tantangan global. Dari segi ketahanan pangan, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan, bahwa penghargaan yang diterima Indonesia dari International Rice Research Institute memberikan confident bahwa penanganan sistem ketahanan pangan dan sistem pertanian di Indonesia terus membaik.
Dari sektor energi, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Pemerintah telah menyiapkan anggaran subsidi dan kompensasi untuk energi sebesar Rp502,4 triliun.
"Pemerintah sedang melakukan review terkait dengan kebutuhan akibat dari kenaikan harga BBM baik dari volume maupun dari segi kebijakan selanjutnya. Dari kajian-kajian tersebut Pemerintah memperhitungkan potensi kenaikan inflasi dan juga terkait dengan efek terhadap PDB ke depan," terang Menko Airlangga.
Terkait Rancangan APBN, Belanja Negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp 3.041,7 triliun yang meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.230,0 triliun, serta Transfer ke Daerah Rp 811,7 triliun.
Pada tahun 2023 APBN ditujukan untuk mendukung peningkatan produktivitas dengan tetap mengoptimalkan fungsi shock absorber dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi dan antisipatif terhadap risiko ketidakpastian. Selain itu juga didorong untuk meningkatkan produktivitas bagi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Terkait perlindungan sosial, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.
Sejalan dengan hal tersebut, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
